.png "Author Photo"){kind=small}
.JPG.jpeg)
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Gubernur Sumut Bobby Nasution menerbitkan instruksi peringatan dini sekaligus meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, mengatakan Sumut memiliki 14 jenis potensi kejadian bencana berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dari berbagai jenis bencana tersebut, cuaca ekstrem menjadi kejadian yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Tuahta dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).
"Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali," ujar Tuahta.
Bobby Nasution Terbitkan Instruksi Peringatan Dini
Menghadapi tingginya risiko bencana hidrometeorologi basah dan kering, Gubernur Sumut menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumut Tahun 2026.
Menurut Tuahta, instruksi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Salah satu perhatian utama adalah ancaman karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai rawan, di antaranya Samosir, Padang Lawas, Simalungun, dan Labuhanbatu.
Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Sumut tercatat mencapai 273,87 hektare dan tersebar di 14 kabupaten/kota.
Kondisi tersebut membuat BPBD Sumut terus meningkatkan pengawasan dan penanganan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
"Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk memback-up BPBD setempat," jelasnya.
BPBD Siapkan Personel hingga Peralatan
Dari sisi anggaran dan sarana pendukung, BPBD Sumut melakukan pemeliharaan rutin dan pengadaan armada secara bertahap setiap tahun. Penguatan peralatan operasional juga dilakukan untuk memastikan kesiapan ketika terjadi kondisi darurat.
Tuahta menegaskan, BPBD Sumut siap memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi bencana.
Pendampingan tersebut mencakup proses evakuasi, penyediaan logistik hingga penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), apabila kondisi darurat telah ditetapkan.
Namun, menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sebelum bencana juga terus diperkuat.
BPBD Sumut menyiapkan berbagai dokumen strategis untuk menghadapi 14 potensi ancaman bencana di wilayah Sumut.
Langkah pra-bencana dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelajar maupun masyarakat, sekaligus penyusunan sejumlah dokumen perencanaan kebencanaan.
"Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir," kata Tuahta.
Masyarakat Bisa Belajar Mitigasi di BPBD
BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD. Organisasi maupun kelompok masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mempelajari langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesiapan seluruh elemen masyarakat.
Dengan tingginya frekuensi cuaca ekstrem, longsor, banjir, hingga karhutla sepanjang 2026, Pemprov Sumut mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan peringatan dini dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.
