.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah sekaligus kesejahteraan nelayan.
Program tersebut dikembangkan dengan konsep hulu hingga hilir, mulai dari penguatan kapasitas nelayan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, hingga pengolahan hasil perikanan.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Imaida Noor Hasibuan,S.stp. M.Si, mengatakan program strategis daerah yang dikelola pihaknya diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Sumut.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di aula Dekranasda Provsu di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Imaida Noor Hasibuan menjelaskan bahwa pemaparan program strategis DKP Sumut juga melibatkan sejumlah Kepala Bidang, di antaranya Kabid Perikanan Tangkap Jenny Masniari Sinaga,S.Pi, M.Si Kabid Budidaya dan Pengolahan Muhammad Riza Kurnia Lubis. S.Pi, M.Si, Kabid KP3K Fitra Kurnia, serta Kabid PSDKP Jafar Sidik.SH.MH.
Kabid Perikanan Tangkap Jenny Masniari Sinaga kemudian memaparkan program pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya atau PSD 20.
Menurut Jenny, penentuan kawasan prioritas dilakukan berdasarkan potensi dan produksi perikanan tangkap di masing-masing wilayah.
Untuk kawasan pantai barat, wilayah pengembangan perikanan antara lain mencakup Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Sementara kawasan pantai timur mencakup Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.
Wilayah tersebut masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 dan 572.
Jenny menyebut sejumlah komoditas ikan yang menjadi potensi utama Sumut, antara lain cakalang, tongkol, tenggiri, tuna sirip kuning, kembung, layang, selar kuning, tembang, kuwe dan bawal.
Sedangkan di kawasan pantai timur, potensi perikanannya antara lain ikan kembung, tembang, kerang darah, cumi-cumi, udang jerbung dan layang.
"Total produksi perikanan Sumatera Utara pada tahun 2025 sebesar 382.127,77 ton," ujar Jenny.
Dari data tersebut, kata dia, produksi tertinggi berada di sejumlah daerah yang kemudian menjadi dasar penentuan kawasan unggulan, antara lain Tapanuli Tengah, Batu Bara, Asahan dan Kota Tanjungbalai.
Selain berdasarkan produksi, penetapan kawasan juga mempertimbangkan hasil penyusunan master plan yang dilakukan DKP Sumut bersama Bappeda.
Jenny menjelaskan, pembangunan kawasan tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi di sektor hulu. Pemerintah juga menyiapkan konsep hilirisasi agar hasil tangkapan nelayan dapat memiliki nilai tambah.
"Konsepnya dari hulu ke hilir. Nelayan kita berikan bantuan kapal, alat tangkap, mesin GPS, coolbox sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut. Kemudian hilirisasinya nanti ada pengolahan," jelasnya.
Pada 2026, DKP Sumut telah melaksanakan penyusunan master plan kawasan unggulan perikanan tangkap. Sejumlah kawasan juga diarahkan menjadi sentra pengolahan hasil perikanan, termasuk kawasan unggulan ikan asin di Sibolga, Asahan, Batu Bara dan Tanjungbalai.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap, daya saing sektor perikanan, sekaligus pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
Jenny menyebut jumlah nelayan di Sumatera Utara mencapai 196.814 orang, terdiri dari 183.792 nelayan laut dan 13.022 nelayan perairan umum.
Untuk mendukung nelayan di kawasan prioritas, DKP Sumut juga menyalurkan sejumlah bantuan. Di antaranya program asuransi bagi 6.100 nelayan yang tersebar di 25 kabupaten/kota.
Selain itu, terdapat bantuan life jacket untuk 74 kelompok serta bantuan kapal penangkap ikan berkapasitas 5 GT berikut alat tangkap.
Bantuan kapal 5 GT tersebut antara lain diarahkan ke kawasan Asahan, Sibolga, Batu Bara dan Tanjungbalai.
Jenny mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana nelayan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan.
Sebelum bantuan diberikan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota telah menghitung potensi peningkatan pendapatan nelayan setelah menggunakan sarana yang diberikan.
"Jadi tidak lagi kita memberikan bantuan tapi tidak ada dampaknya. Setelah pemberian bantuan nanti akan kita evaluasi, berapa pendapatan yang sudah meningkat setelah kapal diberikan," katanya.
Selain program kawasan unggulan perikanan tangkap, DKP Sumut juga mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada 2025, terdapat empat Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Utara, masing-masing di Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Asahan dan Batu Bara.
Menurut Jenny, pembangunan empat kampung tersebut telah mencapai sekitar 99 persen dan ditargetkan diserahterimakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Sementara pada 2026, Sumatera Utara mendapatkan alokasi sekitar 18 Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias Selatan, Gunungsitoli dan Kabupaten Nias.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kawasan pesisir dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan melalui pembangunan kawasan yang terintegrasi.
Dengan penguatan sektor hulu, hilirisasi hasil tangkapan, serta dukungan sarana produksi dan perlindungan bagi nelayan, pengembangan kawasan perikanan tangkap diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan memperkuat rantai ekonomi kelautan di Sumatera Utara.
.jpg)