.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemko Medan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penjelasan Kepala Daerah atas Ranperda Perubahan APBD Kota Medan tahun 2025, Selasa (2/9/2025).
Sidang Paripurna yang digelar secara daring ini diikuti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap dari Rumah Dinas Wali Kota Medan. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Rajuddin Sagala dan Zulkarnain.
Fraksi PKS
Melalui anggota DPRD Medan Doli Indra Rangkuti, Fraksi PKS mengapresiasi keseriusan Pemko Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat bimbingan teknis penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2).
“Kami berharap kegiatan ini menciptakan keadilan dalam penilaian PBB P2 sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujar Doli.
Fraksi PKS juga menekankan agar Pemko Medan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di tingkat kelurahan hingga lingkungan untuk meminimalisir banjir serta memberi manfaat langsung dari pembayaran pajak masyarakat.
Fraksi Gerindra
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Tia Ayu Anggraini menilai Ranperda Perubahan APBD merupakan bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Pemko Medan sekaligus wujud transparansi tata kelola pemerintahan.
“Fraksi Gerindra meminta Pemko Medan membuat strategi jitu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kami juga ingin tahu kendala dan langkah optimalisasi yang akan ditempuh,” jelas Tia.
Fraksi Nasdem
Fraksi Partai Nasdem melalui Afif Abdillah menyoroti penurunan pendapatan daerah setelah perubahan APBD, dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun lebih.
“Kami memahami situasi perekonomian saat ini. Ini langkah penyesuaian untuk memaksimalkan penyerapan pendapatan dan kesinambungan program,” kata Afif.
Fraksi Nasdem juga meminta Pemko Medan memberi perhatian lebih kepada pelaku UMKM serta mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) yang masih menemui kendala di masyarakat.
“Kami mendukung UHC Premium yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Namun kami ingin mengetahui progres persiapannya,” tambah Afif.
Penyerahan Berkas
Sebelum sidang ditutup, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima berkas pemandangan umum fraksi-fraksi yang diserahkan Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen.
