.png "Author Photo"){kind=small}
MADINA - Belum genap seminggu duduk di kursi Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., sudah memberi sinyal kuat: tak ada ruang longgar bagi praktik korupsi, sekecil apa pun. Begitu menerima amanah sebagai Plt. Kajari Madina, Yos langsung tancap gas. Perintah pertamanya—usut tuntas dugaan penyelewengan APBDes dan pendapatan Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Tahun Anggaran 2021–2022.
Kamis pagi, 30 Oktober 2025, suasana di Pakantan berbeda dari biasanya. Tim gabungan dari Seksi Pidsus dan Seksi Intelijen Kejari Madina bergerak serentak ke tiga titik: Kantor Camat Pakantan, Kantor Desa Huta Gambir, serta kediaman seorang saksi bernama Amiruddin Lintang. Dipimpin Jaksa Penyidik Freshly Newman Sialahi, S.H., dan Leo Karnando Caniago, S.H., operasi berlangsung senyap namun tegas, dengan pengamanan ketat dari Tim Intelijen.
Kasi Intelijen Kejari Madina, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah langsung Plt. Kajari.
“Penggeledahan ini bagian dari tugas intelijen penegakan hukum yang diamanatkan Pasal 30B UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Intelijen kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam mendukung penegakan hukum,” tegas Jupri.
Ia memastikan proses berjalan profesional dan kondusif. Tak ada kericuhan, tak ada kegaduhan—hanya keseriusan aparat negara memastikan uang rakyat benar-benar digunakan untuk rakyat.
Langkah cepat ini sekaligus menjadi pesan moral bagi seluruh perangkat pemerintahan desa: pengelolaan dana publik bukan ruang bermain. Di bawah komando baru, Kejari Madina memberi isyarat jelas—korupsi, terutama di akar rumput yang langsung menyentuh kesejahteraan warga, adalah musuh bersama.
