DPRD SU Desak BPK RI Audit Investigasi Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Rp575,5 Miliar

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala

MEDAN — Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang menelan anggaran fantastis Rp575,5 miliar kembali menjadi sorotan. Meski telah diresmikan pada 19 Februari 2025, sejumlah fasilitas di lokasi dilaporkan belum sepenuhnya rampung.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala, mempertanyakan kondisi tersebut dan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit investigasi terhadap proyek multiyears tersebut.

Desakan itu disampaikan Salmon, Selasa (3/3/2026), menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait progres pengerjaan yang dinilai belum sepenuhnya selesai.

Diresmikan, Tapi Masih Ditutup Plastik

Revitalisasi kawasan bersejarah seluas 4,88 hektare itu mengusung konsep ruang terbuka hijau (RTH) modern yang terintegrasi dengan transportasi publik, tanpa menghilangkan nilai sejarah seperti pohon trembesi tua dan Tugu Proklamasi.

Proyek ini dimulai sejak 2022 hingga 2024 dengan anggaran Rp497 miliar dari APBD Kota Medan dan dukungan APBD Sumut. Pada 2025, kembali dialokasikan tambahan Rp78,5 miliar untuk sarana dan prasarana pendukung, sehingga total anggaran mencapai Rp575,5 miliar.

Namun berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas masih ditutup plastik hitam dan dipasangi garis pembatas. Area basement dua lantai terlihat masih dalam pengerjaan. Beberapa pekerja masih hilir mudik menyelesaikan proyek, sementara trek olahraga yang sebelumnya sempat dibuka kembali ditutup akibat kerusakan.

Klaim 95 Persen, Target Rampung Maret 2026

Secara konsep, Lapangan Merdeka kini didesain sebagai ruang interaksi warga, area olahraga, panggung rakyat, hingga pusat UMKM dan galeri seni. Basement dua lantai difungsikan sebagai gedung serbaguna, area kuliner sekitar 30 pelaku UMKM, serta parkir dan hall pertemuan.

Pemerintah mengklaim progres pembangunan telah mencapai 95 persen dan menargetkan penyelesaian paling lambat Maret 2026. Keterlambatan disebut-sebut dipicu kendala teknis, terutama pemasangan lift dan eskalator impor dari China.

Namun bagi Salmon, publik berhak mendapat kejelasan.

“Dengan anggaran sebesar ini, transparansi harus menjadi prioritas. Jangan sampai proyek sudah diresmikan, tetapi belum benar-benar siap digunakan secara optimal,” tegasnya.

Audit untuk Menjawab Pertanyaan Publik

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, audit investigasi diperlukan bukan semata mencari kesalahan, melainkan memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar akuntabel.

Apalagi proyek ini merupakan proyek multiyears dengan nilai ratusan miliar rupiah yang menjadi ikon kebanggaan Kota Medan.

“Ini menyangkut uang rakyat. Audit penting untuk menjawab pertanyaan publik dan memastikan semua berjalan sesuai perencanaan,” pungkasnya.