.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Lebih dari setahun setelah Heri Rahman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak Penggelapan, masih terkatung-katung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena tak kunjung lengkap atau P21 di Bagian Pidana Umum melalui Seksi Oharda.
Wakil Direktur LBH Medan Ali Hanafiah Matondang SH MHum selaku kuasa hukum pelapor dalam press realeasenya, Senin (13/4/2026) menerangkan, proses hukum laporan Arjoni berulang kali dinyatakan berkas belum lengkap (P19) oleh Jaksa peneliti Pidum Kejatisu berinisial IZ SH meski Arjoni (Korban/Pelapor) telah menghadirkan alat bukti saksi, surat, ahli (Ahli Pidana dan Ahli Fiqih) sesuai permintaan Jaksa Pemeriksa.
Ali Hanafiah mengaku, sebagai kuasa hukum korban yang merupakan seorang ibu dengan dua orang anak menduga adanya ketidakprofesionalan dan keberpihakan yang dilakukan Jaksa Peneliti IZ SH dan Kepala Seksi Tindak Pidana Oharda Kejatisu AD SH,MH terhadap Tersangka.
Diceritakan Praktisi Hukum dikenal vokal ini, Korban sebelumnya telah berjuang sejak 2021 untuk mendapatkan haknya atas harta bersama miliknya guna menyekolahkan dan menghidupi anak-anaknya. Sebelumnya Pengadilan Agama Tanjung Balai pada 19 September 2018 telah memutuskan pembagian harta bersama secara adil, termasuk satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 bernomor polisi BK 1264 VQ.
"Namun, setelah cerai, mobil tersebut hilang tanpa jejak dan hak-hak lainya juga tidak diberikan. Atas kejadian itu Arjoni melaporkan dugaan penggelapan ke Polda Sumatera Utara sesuai laporanNomor STTLP/B/909/V/2021/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 21 Mei 2021 dengan sangkaan Pasal 372 KUHP jo Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," paparnya.
Dijelaskan Ali Hanafiah, Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut kemudian menetapkan Heri Rahman (Kepala Tata Usah RSUD Tengku Mansyur Tanjung Balai) sebagai Tersangka pada 8 Januari 2025. Atas penetapan tersebut, Tersangka melakukan upaya praperadilan namun ditolak Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2025/PN Mdn.
"Berkas kemudian dilimpahkan ke Kejati Sumut, tetapi bukannya mendapatkan keadilan, Arjoni malah mendapatkan dugaan ketidakprofesionalan dan keberpihakan Jaksa Penelitian dan Kasi Tindak Pidana Oharda dalam menangani laporannya," tegasnya.
Diterangkannya, dugaan ketidakprofesionaladan keberpihakan terhadap Tersangka diketahui ketika Jaksa Peneliti IZ, SH, pertama kali mengembalikan berkas dengan petunjuk meminta keterangan ahli fikih agar P21. Atas petunjuk tersebut Arjoni dengan susah payah menghadirkan Assoc. Prof. Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., MA. Setelah dipenuhi bukannya dinyatakan P21, melaikan jaksa kembali menyatakan P19 (Belum Lengkap) dan memberikan petunjuk kembali kepada penyidik untuk memeriksa ahli pidana.
Mengetahui adanya petunjuk kembali, Arjoni juga dengan susah dan payah menghadirkan ahli Pidana Dr. Redyanto Sidi, SH., MH. Namun, jaksa masih belum menyatakan P21 dengan alasan setelah berkoordinasi dengan Kasi Oharda Tindak Pidana Kejati Sumut Andri Dharma, SH., MH, jaksa meminta konfrontir antara Arjoni dan tersangka serta sejumlah hal lain yang seharusnya dilakukan sejak awal.
LBH Medan menduga sikap Jaksa peneliti dan Kasi Tindak Pidana Oharda Kejatisu merupakan tindakan yang tidak Profesional dan bentuk keberpihakan terhadap Tersangka.
Serta terkesan mempersulit penegakan hukum.
Bahkan, saat tim LBH Medan mendatangi langsung jaksa tersebut, mereka dibawa ke hadapan Kasi Oharda, yang justru memberikan jawaban yang dinilai tidak patut sesuai hukum.
"Lebih miris lagi, LBH Medan mencatat adanya sinyal dari jaksa peneliti yang diduga meminta 'sesuatu' agar berkas bisa segera P21. Atas semua itu LBH Medan membuat Pengaduan resmi ke Asisten Pengawas Kejati Sumut pada Agustus 2025. Namun hingga saat ini pengaduan tersebut tidak ada kejelasan dan kepastian hukumnya," tudingnya.
Atas hal tersebut LBH Medan membuat Pengaduan secara langsung pada tanggal 12 & 13 Maret 2026 sesuai surat Nomor 16/LBH/PP/III/2026 ke Jaksa Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI dan Komisi Kejaksaan RI guna mendapatkan Keadilan dan Kepastian hukum atas laporan Arjoni.
"LBH Medan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum dan perlakuan adil sebagaimana dijamin UUD 1945, UU HAM, serta regulasi internal Kejaksaan. Penundaan yang berkepanjangan ini tidak hanya melanggar asas pelayanan publik yang cepat dan tuntas, tetapi diduga juga bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. serta memperpanjang penderitaan Arjoni dan anak-anaknya," papar Ali Hanafiah.
Untuk itu, LBH Medan mendesak Jaksa Agung RI, Komisi Kejaksaan dan Kepala Kejati Sumut segera menindaklanjuti pengaduan Arjoni, seraya menyatakan berkas perkara Arjoni P21 dan melakukan penahanan terhadap Tersangka. Serta menindak tegas terhadap jaksa peneliti IZ, SH dan Kasi Oharda AD, SH., MH jika terbukti melakukan ketidakprofesionalan dan berpihak kepada Tersangka, agar Arjoni memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
RESPON KEJATI SUMUT
Menanggapi laporan LBH Medan ke Komjak dan Jamwas Kejagung ini, Kajati Sumut Harli Siregar SH MHum merespon singkat. Dia mengatakan, laporan tak apa dan meminta media menghubungi Bagian Pidana Umum (Pidum) Kejati Sumut. "Gpp ditanya aja ke Pidum Bang," kata Harli Siregar, Senin (13/4/2026).
Terpisah, Asisten Pengawasan Kejati Sumut Agung Ardyanto SH MH, Senin (13/4/2026) tak memberikan tanggapan atas laporan LBH Medan ke Komjak dan Jamwas Kejagung ini. Dia hanya meminta awak media menghubungi Kasi Penkum Kejatisu. "Tolong bisa dikonfirmasikan ke Kasi Penkum Kejati Sumut ya. Sudah saya komunikasikan dgn beliau. Terimakasih," jawabnya singkat via pesan Whats App nya.
L
Sementara, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH MH, Senin (13/4/2026) mengaku, atas laporan LBH Medan ke Komjak dan Jamwas ini sedang ditelaah Pengawasan Pidana Umum Kejati Sumut. "Ok Tksh info nya bg. Sy cek ke ybs ya.Bg...lgi di telaah sma Was Kejati ya bang tdi ku udah konfirmasi ke Riksa Pidum," pungkasnya.
Belum diperoleh keterangan dari Asisten Pidana Umum Jurist Precisely Sitepu. Pejabat Utama Kejati Sumut ini tak menjawab konfirmasi awak media saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026) via pesan Whats Appnya. Padahal, Kajati Sumut telah meminta awak media menghubungi Bagian Pidana Umum untuk informasi proses hukum atas laporan Arjoni kepada Heri Rahman ini. (***)
