.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Ketua IKA USK Sumut, Ir. Masrizal Batubara MM |
MEDAN – Insiden bentrokan antar mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang berujung pada terbakarnya gedung laboratorium Fakultas Pertanian menuai kecaman keras dari kalangan alumni. Peristiwa itu dinilai mencoreng marwah kampus yang selama ini dikenal sebagai “Jantong Hate Rakyat Aceh”.
Ketua IKA USK Sumut, Ir. Masrizal Batubara MM, menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi anarkis yang terjadi antar mahasiswa lintas fakultas tersebut. Ia menegaskan, konflik yang berujung pada perusakan fasilitas pendidikan tidak dapat ditoleransi dan harus diusut hingga tuntas.
“Ini bukan lagi sekadar gesekan biasa antar mahasiswa. Ketika bentrokan sudah menyebabkan fasilitas kampus terbakar, maka ada persoalan serius yang harus segera dibenahi. Semua pihak harus menahan diri dan tidak memperkeruh suasana,” tegas Amal Hasan dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan transparan dalam mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terbakarnya laboratorium Fakultas Pertanian tersebut. Ia meminta proses hukum dilakukan tanpa kompromi demi menjaga wibawa institusi pendidikan.
“Kita mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Polisi harus mengungkap siapa aktor di balik aksi anarkis ini, termasuk pihak yang memicu kerusuhan hingga berujung pembakaran fasilitas kampus,” katanya.
Amal Hasan juga mengingatkan bahwa mahasiswa merupakan calon intelektual dan agen perubahan yang seharusnya mengedepankan dialog serta penyelesaian konflik secara dewasa, bukan justru mempertontonkan kekerasan di lingkungan akademik.
“Mahasiswa itu tulang punggung bangsa. Kalau ada persoalan, selesaikan secara persuasif, komunikatif, dan konstruktif. Bukan dengan aksi brutal yang merusak fasilitas pendidikan,” ujarnya.
Ia turut menyoroti pentingnya peran rektorat, dosen, hingga organisasi mahasiswa dalam meredam eskalasi konflik. Apalagi, pihak kampus telah memiliki Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa yang seharusnya menjadi pedoman seluruh civitas akademika.
Menurut Amal Hasan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK juga harus tampil sebagai penengah dan juru damai, bukan membiarkan konflik berkembang menjadi aksi anarkis yang mempermalukan dunia pendidikan.
“BEM harus menjadi diplomat kampus. Semua elemen harus turun tangan menenangkan situasi agar konflik tidak terus melebar,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa PP IKA USK telah melakukan koordinasi dengan IKA Fakultas Teknik dan IKA Fakultas Pertanian guna mendorong rekonsiliasi serta mencegah mahasiswa kembali terprovokasi.
“Kami ingin kedamaian dan kebersamaan di kampus kembali terwujud. Jangan sampai tragedi ini meninggalkan luka panjang bagi nama baik USK,” pungkasnya.
