.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara transparan dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Hal tersebut disampaikan Pokja Biro PBJ Setdaprov Sumut Ubaidillah saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pengawasan proses tender proyek-proyek strategis yang saat ini sedang berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut mereka, seluruh proses seleksi penyedia dilakukan melalui sistem aplikasi elektronik yang memungkinkan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tender.
“Tidak ada intervensi pihak tertentu. Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem aplikasi. Setiap peserta memiliki hak yang sama untuk memasukkan penawaran dan seluruh proses dapat dipantau secara transparan,” ujar Ubaidillah.
Mereka menjelaskan, sistem pengadaan yang digunakan saat ini memungkinkan seluruh peserta melihat hasil evaluasi yang dilakukan kelompok kerja (Pokja), sehingga proses tender dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain menjelaskan mekanisme pengadaan, Biro PBJ juga memaparkan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang telah memasuki tahap pelaksanaan.
Di antaranya proyek peningkatan struktur Jalan Provinsi pada ruas perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai mencapai lebih dari Rp71 miliar serta peningkatan struktur jalan pada ruas lainnya dengan nilai sekitar Rp70 miliar.
Menurut Biro PBJ, proyek-proyek tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan dan menjadi perhatian pemerintah. Dengan peningkatan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian daerah,” jelasnya.
Terkait percepatan realisasi pengadaan, Biro PBJ mengakui keberhasilan pelaksanaan proyek juga sangat bergantung pada kesiapan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyampaikan usulan pengadaan.
Mereka menjelaskan, Biro PBJ hanya dapat memproses paket pengadaan setelah usulan resmi atau Rencana Umum Pengadaan (RUP) disampaikan oleh OPD terkait.
“Kalau usulannya belum disampaikan oleh OPD, tentu kami tidak bisa memproses pengadaannya. Karena itu kami terus melakukan koordinasi dan pemantauan agar setiap perangkat daerah segera menyampaikan usulan sesuai jadwal,” katanya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan proyek, Biro PBJ secara rutin melakukan pemetaan terhadap seluruh paket pengadaan yang masuk. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi.
Selain itu, surat percepatan juga disampaikan kepada OPD yang realisasinya masih rendah agar target pelaksanaan pengadaan dan pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Monitoring terus dilakukan dan hasilnya kami laporkan kepada pimpinan sebagai upaya mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
