.png "Author Photo"){kind=small}
.JPG.jpeg)
MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA (Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.
Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat realisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB, sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan KMG MERDEKA merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumut dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah.
Selain itu, program tersebut diharapkan dapat membantu ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tanpa harus menyediakan dana tunai sekaligus.
“Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, juga untuk memudahkan masyarakat, yang dalam hal ini ASN, pegawai BUMD Provsu dan pensiunan untuk membayar kewajiban pajak kendaraannya,” ujar Sutan, Sabtu (26/9/2026).
Kredit hingga Rp9,9 Juta, Bunga 0 Persen
Melalui KMG MERDEKA, peserta dapat mengajukan fasilitas kredit untuk membayar pajak kendaraannya.
Program tersebut menyediakan plafon kredit hingga Rp9.900.000 dengan pilihan tenor 6 bulan, 9 bulan hingga maksimal 12 bulan. Fasilitas kredit tersebut diberikan dengan bunga 0 persen.
Sutan mengatakan, peserta hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan PKB.
“Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, peserta tidak perlu menyiapkan seluruh dana pembayaran PKB sekaligus ketika pajak kendaraan jatuh tempo.
Pembayaran selanjutnya dilakukan melalui angsuran sesuai tenor kredit yang dipilih.
Angsuran Terintegrasi Payroll
Sutan menjelaskan, mekanisme pembayaran angsuran KMG MERDEKA terintegrasi dengan sistem pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui payroll Bank Sumut.
Dengan mekanisme tersebut, peserta diharapkan dapat melakukan pembayaran angsuran secara lebih teratur.
Namun, peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan ketentuan kredit yang ditetapkan Bank Sumut.
Salah satunya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan yang menjadi objek pembayaran pajak.
“Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga,” katanya.
Setelah memenuhi persyaratan, ASN yang ingin mengikuti program akan menjalani sejumlah tahapan administrasi, mulai dari pengecekan tagihan PKB, pengajuan kredit, verifikasi dan validasi hingga persetujuan pencairan.
“Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya,” ujar Sutan.
Bagian dari Program Peningkatan Kepatuhan Pajak
KMG MERDEKA merupakan salah satu inovasi Bapenda Sumut untuk mendorong percepatan realisasi pendapatan daerah dari sektor PKB.
Sebelumnya, Bapenda Sumut juga menghadirkan sejumlah program untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Program tersebut antara lain Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung, program DISKON 57 persen untuk Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN).
Selain itu, terdapat Program Samsat Berkah Malam yang memberikan alternatif layanan pembayaran PKB pada malam hari melalui Bus Samsat Malam.
Berbagai program tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PKB sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan di Sumatera Utara.
.jpg)