
Teks Foto : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan bersama Inspektorat Kota Medan, Selasa (17/11/2026). di Ruang Komisi I
MEDAN – Penanganan kasus keributan yang melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan berinisial ABM dengan seorang kepala lingkungan (kepling) menuai sorotan Komisi I DPRD Medan. Pasalnya, meski ABM telah dijatuhi sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dugaan pemukulan terhadap seorang kepling menggunakan handy talkie (HT) justru belum terungkap.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan bersama Inspektorat Kota Medan, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Inspektorat Kota Medan, Desy Harahap, menjelaskan pihaknya telah memeriksa ABM dan Kepling Marudut terkait keributan yang terjadi di Lapangan Merdeka. Namun, pemeriksaan terhadap dugaan pemukulan masih terus dikembangkan karena Inspektorat belum mengetahui secara pasti identitas kepling yang disebut menjadi korban.
Menurut Desy, hingga pemeriksaan berlangsung belum ada kepling yang secara resmi melaporkan dirinya sebagai korban pemukulan kepada Inspektorat.
“Pemeriksaan sudah dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam adu mulut. Namun, untuk dugaan pemukulan, kami masih perlu memastikan siapa korban dan menggali keterangan pendukung,” demikian penjelasan Desy dalam RDP tersebut.
Sementara itu, Marudut membeberkan kronologi keributan yang dialaminya. Ia mengaku persoalan bermula ketika dirinya hendak kembali masuk ke barisan setelah pergi ke toilet. Namun, saat hendak bergabung, dirinya mengaku dihalangi ABM.
Situasi kemudian memanas. Menurut pengakuan Marudut, ABM mendatanginya dan menantang dirinya untuk berkelahi.
Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi, meminta Inspektorat tidak hanya berfokus pada pemeriksaan adu mulut antara ABM dan Marudut. Ia menegaskan, dugaan pemukulan terhadap kepling lain harus ditelusuri secara serius.
Reza mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah saksi yang melihat seorang kepling diduga dipukul menggunakan HT dalam insiden tersebut.
Karena itu, ia meminta Inspektorat menggali keterangan para saksi dan mengidentifikasi pihak yang diduga menjadi korban. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena sanksi disiplin terhadap ABM telah dijatuhkan.
Inspektorat menyatakan penelusuran masih berlanjut. Jika identitas korban berhasil dipastikan dan ditemukan fakta serta bukti pendukung, hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan sanksi lanjutan terhadap ABM.
Dengan demikian, sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun belum menutup penanganan perkara ini. Komisi I DPRD Medan menginginkan dugaan pemukulan yang disebut-sebut terjadi dalam insiden tersebut diungkap secara terang, termasuk memastikan siapa korbannya dan bagaimana peristiwa itu berlangsung.