MEDAN – Penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar yang diterima Pemerintah Kota Medan pada 2026 menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan 34 perangkat daerah penerima alokasi anggaran tersebut agar tidak sekadar mengejar target penyerapan, tetapi memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rico menegaskan, pengelolaan tambahan TKD harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta bebas dari potensi penyimpangan. Anggaran tersebut merupakan dukungan fiskal pemerintah pusat yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
"Penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyerapan, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, kualitas pelaksanaan, serta hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," demikian pesan Rico.
Tambahan TKD tersebut diperuntukkan bagi percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana yang terjadi pada 2025.
Pemko Medan telah mendistribusikan anggaran itu kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan program masing-masing. Selain itu, Pemko Medan juga telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Dalam pengelolaannya, Rico menetapkan lima aspek yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, perencanaan dan penganggaran wajib didasarkan pada kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksanaan kegiatan harus sesuai jadwal dan target tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga harus dilakukan secara konsisten.
Keempat, pengawasan dan pengendalian. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), harus menjadi prioritas.
Kelima, setiap program harus menghasilkan manfaat yang terukur, terutama dalam peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta perbaikan pelayanan publik.
Rico juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka dan kooperatif selama proses evaluasi oleh Kemendagri. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan harus disampaikan secara transparan agar memperoleh arahan dan solusi teknis.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari pembinaan dan pengawasan untuk memastikan dukungan fiskal pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimiyati.
Turut mengikuti secara daring Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga. Hadir pula pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Rico berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan masukan serta rekomendasi konstruktif bagi Pemko Medan. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjalankan amanah penggunaan tambahan TKD dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
