.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), Alexander Sinulingga |
MEDAN – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), Alexander Sinulingga, dalam konferensi pers yang digelar Gubernur Sumut Bobby Nasution menuai kritik. Koordinator Jaga Marwah Sumut, Edison Tamba, menilai absensi tersebut sebagai bukti ketidakmampuan Alexander dalam mengelola dunia pendidikan di Sumut.
“Mana mungkin dia berani hadir, karena pasti takut menjawab pertanyaan wartawan. Alexander itu memang tidak paham soal pendidikan di Sumut,” tegas Edison kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (19/9).
Menurut Edison, Alexander bukan hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga dianggap tidak punya keberanian menghadapi isu akademis. “Menghindar artinya tidak mampu, dan takut salah berargumen. Apalagi dia sendiri bukan dari latar belakang pendidikan. Dia pasti gugup,” ucapnya.
Edison juga menyinggung keputusan Gubernur Bobby Nasution dalam memilih pejabat. “Di sinilah kelihatan egoisnya Gubsu, menempatkan staf yang bukan dari kalangan pendidikan menjadi pejabat di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Kekecewaan turut diungkap sejumlah wartawan yang hadir. Mereka menilai kehadiran Alexander sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di Sumut. “Kita sangat prioritas keterangan Kadisdiksu, apalagi banyak kisruh sejak dia menjabat, baik saat masih di Pemko Medan maupun kini di Pemprov Sumut,” kata Ris dan Zai, wartawan Pemprovsu.
Salah satu persoalan besar yang disorot adalah dugaan korupsi proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dengan anggaran lebih dari Rp500 miliar. Berdasarkan temuan BPK, proyek tersebut menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Selain itu, kebijakan lima hari sekolah di Sumut juga menuai kritik. Praktisi sekaligus tokoh pendidikan nasional, Sopyan Tan, menilai kebijakan itu tidak tepat. “Lima hari belajar bukan berarti otomatis anak-anak jadi pintar atau bijak. Tanpa fasilitas makan siang bergizi, mereka justru dirugikan,” ujar anggota DPR RI tersebut.
