Ribuan Massa Demo ke Kantor Gubernur Sumut, Sesalkan Sikap Bobby Nasution yang Dinilai Berpihak ke TPL

MEDAN – Ribuan massa dari Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (10/11/2025).

Dalam aksinya, massa mendesak PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera ditutup dan diusir dari Tanah Batak. Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB itu diawali dengan kedatangan gelombang pertama massa yang terdiri dari pendeta, rohaniawan Katolik, dan jemaat gereja dari berbagai denominasi. Mereka datang dari arah Gereja HKBP Uskup Agung.

Gelombang berikutnya datang dari arah Jalan Cut Meutia dan Lapangan Merdeka, disusul rombongan masyarakat dari berbagai daerah serta ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN).
Beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda, seperti PMKRI, GAMKI, dan GMNI, juga bergabung dalam aksi tersebut.

https://www.poskotasumut.id/2025/11/sekber-oikumenis-sumut-desak-gubernur.html

Dari atas mobil komando, Koordinator Aksi Rokki Pasaribu menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang dinilai lebih berpihak kepada perusahaan TPL ketimbang masyarakat.
“Melalui pemberitaan di MedanBisnis, kita membaca bahwa Gubernur justru berpihak kepada perusahaan,” seru Rokki disambut sorak dukungan ribuan massa.

Rokki menilai, Gubernur Bobby Nasution tidak bisa hanya menggunakan pendekatan hukum untuk memahami persoalan antara masyarakat dan TPL.
“Seharusnya Gubernur melihat aspek historis, bahwa masyarakat sudah turun-temurun hidup dan menggantungkan hidup di wilayah itu,” katanya.
Ia menegaskan, massa ingin menguji komitmen Gubernur terhadap tuntutan mereka, yaitu menutup TPL.

“Kita ingin tahu, Gubernur Sumut berpihak kepada siapa—kepada masyarakat atau kepada perusahaan? Kalau dia berpihak kepada TPL, biarlah dia jadi Gubernur TPL saja, tidak usah memimpin rakyat,” tegas Rokki.

Menurutnya, banyak pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang dilakukan TPL terhadap warga, mulai dari perampasan lahan, penggusuran tanaman karet milik warga, hingga penanaman pohon eukaliptus di area yang diklaim masyarakat sebagai lahan adat.
“Di Sipirok, kawan-kawan kita yang Muslim pun jadi korban. Pohon karet mereka diganti dengan pohon eukaliptus,” ungkapnya.

Rokki menegaskan, gerakan “Tutup TPL” bukanlah gerakan sektarian, melainkan gerakan kesadaran kolektif lintas agama dan etnis yang menuntut keadilan ekologis serta perlindungan hak masyarakat adat.
“Ini bukan gerakan orang Kristen saja, tapi gerakan semua korban dari kesewenang-wenangan TPL,” ujarnya menutup orasi.