.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini S.Kom, MH, menegaskan sikap Partai Gerindra yang mendukung penuh wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.
Menurut Tia Ayu, Pilkada yang dipilih DPRD justru dinilai memiliki sejumlah dampak positif bagi tata kelola pemerintahan daerah, salah satunya memperkuat peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin eksekutif.
“Selama ini daya dorong DPRD terhadap kepala daerah tidak maksimal dan sering kali tidak didengar. Karena dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah merasa bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada DPRD. Padahal DPRD memiliki fungsi yang jelas, yakni mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Tia Ayu kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Ia menilai, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka lembaga legislatif akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah.
“Dengan mekanisme tersebut, DPRD akan memiliki daya dorong yang lebih besar untuk memastikan seluruh kebijakan kepala daerah benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat,” katanya.
Selain itu, Ketua PD Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumut ini juga menyoroti dampak sosial dari Pilkada langsung yang dinilainya berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Pemilihan langsung kerap menimbulkan polarisasi antara pendukung yang menang dan yang kalah. Sampai hari ini kita masih mendengar istilah-istilah seperti ‘anak abah’, ‘gemoy’, dan sebutan lainnya. Dampaknya terasa hingga ke Pilgub, bahkan Pilkada kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurut Tia Ayu, jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, maka potensi perpecahan di masyarakat dapat diminimalkan sehingga persatuan dan kesatuan lebih terjaga.
“Kalau dipilih oleh DPRD, maka tensi di masyarakat tidak setajam sekarang. Persatuan di tengah masyarakat akan lebih terpelihara,” tambahnya.
Tia Ayu juga menyoroti persoalan tingginya biaya Pilkada langsung, baik yang ditanggung pemerintah maupun pasangan calon kepala daerah.
“Biaya kampanye dan pemilihan yang sangat mahal membuat pasangan calon yang terpilih cenderung mencari cara untuk mengembalikan modal politiknya. Inilah yang kemudian memicu praktik korupsi di kalangan kepala daerah. APBD dikorupsi untuk menutup biaya kampanye, dan akhirnya masyarakat yang menanggung kerugiannya,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme Pilkada langsung.
“Kita melihat Pilkada langsung lebih banyak membawa mudarat. Maka sudah sepantasnya dilakukan evaluasi. Yang jelas, wacana ini harus dilihat sebagai upaya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit politik atau pihak tertentu,” pungkas Tia Ayu.
.jpeg)
