.png "Author Photo"){kind=small}
.jpeg)
MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Efendi, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan atas kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum.
Menurut Zulham, langkah yang diambil Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat serta komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih terjangkau.
“Kami menyambut baik penyesuaian tarif parkir ini. Penurunan tarif untuk roda dua menjadi Rp2.000 dan roda empat menjadi Rp4.000 adalah bentuk kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun, pembenahan sektor parkir harus terus dilakukan agar potensi kebocoran yang berdampak pada PAD bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Zulham kepada wartawan di Medan, Kamis (25/2/2026).
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu menilai kebijakan penyesuaian tarif juga sejalan dengan semangat stimulus ekonomi di tengah tantangan daya beli masyarakat.
“Dengan tarif yang lebih rasional, beban pengeluaran harian warga, khususnya pelaku UMKM dan para pekerja, bisa sedikit berkurang,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Zulham turut mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam memperkuat tata kelola perparkiran. Di antaranya melalui pembentukan satuan tugas (Satgas), penerapan pembayaran non-tunai berbasis QRIS, serta penegasan kewajiban juru parkir menggunakan atribut resmi dan memberikan karcis kepada pengguna jasa.
“Penataan sistem, transparansi pembayaran, dan peningkatan kualitas SDM juru parkir adalah kunci. Kebijakan ini akan berdampak maksimal jika pengawasan dilakukan secara konsisten dan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus tetap memaksimalkan PAD dari sektor parkir,” tegasnya.
Zulham berharap, sektor retribusi parkir dapat menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan di Kota Medan. Ia juga menegaskan Fraksi PKS DPRD Medan siap mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024.
“Kami berharap kebijakan ini menjadi momentum pembenahan parkir secara menyeluruh: tarif yang wajar, pelayanan yang profesional, dan tata kelola yang transparan. Jika ini konsisten, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkasnya.
