.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menegaskan bahwa dua dugaan dalam polemik di Kantor KONI Sumut, yakni penyalahgunaan narkoba dan dugaan penamparan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, harus diproses secara transparan dan adil.
Hal tersebut disampaikan Zeira menyikapi insiden yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba oleh seorang individu di lingkungan kantor pemerintahan.
Menurut Zeira, informasi yang diterimanya menyebutkan adanya seseorang yang diduga menggunakan narkoba, bahkan disebut berada dalam kondisi tidak sadar saat kejadian berlangsung.
“Informasi yang kami terima menyebutkan ada seseorang yang diduga menggunakan narkoba, bahkan disebut dalam kondisi sakau dan tidak responsif ketika ditanya. Ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi terjadi di lingkungan KONI Sumut,” ujar Zeira saat memberikan keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Namun di sisi lain, Zeira juga menyoroti dugaan tindakan penamparan yang dilakukan gubernur dalam merespons situasi tersebut. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik jika benar terjadi.
“Kalau benar terjadi penamparan, itu jelas tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat publik. Negara ini punya mekanisme hukum, bukan diselesaikan dengan tindakan emosional,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun terdapat dua versi peristiwa yang berkembang di masyarakat, dugaan tindakan kekerasan tetap harus diproses secara hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan.
“Kalau ada yang merasa ditampar, itu adalah delik aduan dan harus diproses. Jangan sampai ada kesan bahwa pejabat bisa bertindak semaunya,” katanya.
Selain itu, Zeira juga mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) segera memberikan kepastian terkait dugaan penggunaan narkoba dalam kasus tersebut. Ia menilai keterlambatan penyampaian hasil pemeriksaan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi terkait.
“BNN harus segera menyampaikan hasilnya. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena ini menyangkut kredibilitas institusi dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurut Zeira, kasus ini juga menjadi alarm penting bagi sistem pengawasan di lingkungan kantor pemerintahan. Ia menilai sangat berbahaya apabila dugaan penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di area strategis.
“Ini alarm keras. Bagaimana mungkin orang yang diduga menggunakan narkoba bisa berada di lingkungan tersebut? Artinya ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan dan seleksi,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa kedua aspek dalam kasus tersebut harus diungkap secara jelas tanpa memihak salah satu pihak.
“Keduanya harus jelas. Jangan hanya fokus pada satu sisi. Dugaan narkoba harus dibuktikan, tapi dugaan penamparan oleh gubernur juga tidak boleh diabaikan. Semua harus tunduk pada hukum,” pungkasnya.
