.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Chandra Dalimunthe, S.STP., memaparkan berbagai program pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026 yang difokuskan pada pembangunan jalan, jembatan, drainase hingga penanganan pascabencana di sejumlah daerah di Sumut.
Pemaparan tersebut disampaikan Chandra Dalimunthe saat konferensi pers di Aula Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (26/5/2026).
Dalam keterangannya, Chandra menjelaskan, Pemprov Sumut melalui Dinas BMBK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas wilayah, pemulihan daerah terdampak bencana serta penguatan akses ekonomi masyarakat.
“Inisiatif ini dilaksanakan untuk mendukung pembangunan kawasan utara dan selatan Sumatera. Pada tahun 2026 ini, kami terus berupaya memfasilitasi pelaksanaan pembangunan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD),” ujar Chandra.
Ia menyebutkan, pada tahun 2026 terdapat sebanyak 52 kegiatan prioritas dalam program PHTC sektor infrastruktur dan transportasi.
Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,9 kilometer, rehabilitasi jalan, pembangunan turap dan bronjong di 17 titik, pembangunan drainase, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter hingga pembangunan saluran irigasi sepanjang 250 meter.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan terhadap proyek strategis daerah berupa pembangunan jembatan baru, pembukaan akses jalan menuju daerah terisolir, hingga pembangunan jalan provinsi sepanjang 55 kilometer yang terbagi dalam delapan kegiatan utama.
“Untuk penanganan pascabencana, terdapat 24 kegiatan prioritas yang meliputi pembangunan bronjong di 74 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 35 meter, rehabilitasi dinding jembatan serta pembangunan tiga unit posko,” jelasnya.
Chandra juga mengungkapkan adanya tambahan anggaran untuk pembangunan daerah afirmatif dan kawasan prioritas dengan dukungan dana sekitar Rp133 miliar yang terdiri dari enam kegiatan utama.
Selain itu, terdapat pula dukungan dana bagi hasil otonomi khusus serta tambahan pendanaan lainnya untuk pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Sumut.
Dalam pemaparannya, Chandra turut merinci sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan di berbagai kabupaten/kota.
Di Kabupaten Langkat misalnya, terdapat pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, termasuk ruas Tanjung Selamat hingga Namo Mbelin serta pembangunan jembatan di ruas Pangkalan Brandan menuju Tangkahan.
Sementara di Kabupaten Batu Bara dilakukan peningkatan struktur jalan di ruas tertentu sepanjang 5,1 kilometer serta pembangunan jembatan di Kecamatan Talawi.
Untuk Kabupaten Asahan dan Simalungun, proyek mencakup peningkatan struktur jalan, pembangunan drainase hingga pembangunan bronjong di sejumlah titik rawan longsor dan abrasi.
Kemudian di Kabupaten Dairi, Pemprov Sumut mengalokasikan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter. Sedangkan di Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan peningkatan ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan sentra ekonomi dan pertanian.
Tak hanya itu, pembangunan dan peningkatan jalan juga dilakukan di Kabupaten Padang Lawas, Toba, Labuhanbatu hingga Nias Selatan guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Kalau memang tahun ini belum tuntas seluruh ruasnya, maka tahun depan akan kita lanjutkan. Jadi pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran,” kata Chandra.
Ia menambahkan, seluruh data kegiatan pembangunan tersebut telah tercatat dalam sistem informasi pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat memantau progres pekerjaan secara terbuka.
“Tujuannya supaya masyarakat tahu apa saja yang sedang dan akan dibangun pemerintah provinsi,” pungkasnya.
