.png "Author Photo"){kind=small}
.png)
JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden, termasuk persoalan ijazah yang menjadi sorotan publik.
Penyerahan usulan berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut diterima pimpinan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan Mustopa menyampaikan, berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi, jumlah anggota DPR yang mengusulkan HMP mencapai 120 orang dari delapan fraksi.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” ujar Saan.
Adapun rincian pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) satu orang, serta Partai Demokrat 18 orang.
Dari jumlah tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota.
Memenuhi Syarat Pengajuan
Saan menjelaskan, usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR karena memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Menurutnya, materi usulan berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Saan.
Sementara itu, berdasarkan keterangan pimpinan DPR, usulan HMP tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI sebelum diteruskan untuk dibacakan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Belum Berarti Pemakzulan
Pengajuan HMP ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Namun, pengajuan tersebut belum berarti Gibran otomatis dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Usulan HMP masih harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, proses selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme kelembagaan DPR RI. Polemik mengenai persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran pun kini memasuki babak baru di parlemen.
.png)
.jpeg)
