.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). |
JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo dan Gibran sebelumnya menggelar pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan penting adalah keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung)," ungkap Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg tersebut sekaligus membenarkan kabar yang sebelumnya beredar mengenai keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak keinginan pengunduran diri Gibran. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Persoalan dokumen pendidikan Gibran memang tengah menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah dinamika hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persyaratan serta dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan tersebut turut memicu perdebatan politik dan hukum, bahkan menjadi perhatian sejumlah kalangan di DPR RI.
Meski Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden, hingga konferensi pers tersebut belum ada kepastian mengenai keputusan final pengunduran dirinya.
Dengan demikian, penyampaian niat mundur tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Proses dan mekanisme ketatanegaraan terkait pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi.
Pernyataan Mensesneg ini pun menjadi perhatian nasional, mengingat posisi Wakil Presiden merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus menyangkut dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.
(TIM)
