
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I
MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), khususnya terkait besaran honorarium yang dinilai belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Pasalnya, selama ini para kader Posyandu hanya menerima honorarium sebesar Rp100 ribu per bulan yang pencairannya dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Hal tersebut disampaikan Rajudin Sagala kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), menyikapi aspirasi para kader Posyandu di Kota Medan yang berharap adanya peningkatan kesejahteraan atas pengabdian mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurut Rajudin, kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita.
"Para kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita," katanya.
Karena itu, politisi PKS tersebut menilai sudah sewajarnya Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu agar lebih layak dan proporsional dengan beban kerja serta tanggung jawab yang mereka emban.
"Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah," tegasnya.
Selain besaran honorarium, Rajudin juga menyoroti mekanisme pencairan insentif yang selama ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap ke depan pembayaran honorarium dapat dilakukan secara rutin setiap bulan tanpa mengalami keterlambatan.
Menurutnya, kepastian pembayaran merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian para kader Posyandu yang selama ini bekerja membantu masyarakat, meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan.
"Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak mereka juga harus diperhatikan. Pembayaran honorarium harus dilakukan tepat waktu dan rutin setiap bulan," ujarnya.
Rajudin berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan konkret serta dukungan penganggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan.
Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini menegaskan, peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bukan semata-mata persoalan honorarium, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka sekaligus investasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
"Jika kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pelayanan tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak," pungkasnya.