.png "Author Photo"){kind=small}
teks foto: Gapeksindo,Kadin.Gapensi,dan Gapeksindo Sumut diskusi bersama jurnalis bahas tentang infrastruktur di Sumut
MEDAN - Kamar Dagang Indonesia (KADIN),Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indoesia (Gapeksindo), Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) dan Gabungan Pengusaha Kotruksi Nasional (Gapeknas) Sumatera Utara, menyoroti keberadaan proyek Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) yang tidak tau bagaimana nasib.
Hal ini terungkap dalam Diskusi terkait infrastruktur di Sumatera Utara, terkhusus di Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) yang digelar di Kantor Gapeksindo Sumut Jalan Sei Mencirim No. 75 Medan. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Syamsuddin Waruwu didampingi TM Pardede, dan Junjungan Pasaribu. Kemudian, dihadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Gapeksindo Sumut, Josua Fereira Pangaribuan, dan pengurus Gapeksindo Sumut lainnya. Jumat 23 Agustus 2024, malam.
Pemerhati Dunia Kontruksi Sumatera Utara Erikson Lumban Tobing pada kesempatan tersebut menyoroti keberadaan proyek Rp 2,7 triliun hingga sejumlah proyek di Kota Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution seperti, lampu pocong, underpass, Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, dan Islamic Centre tidak tahu bagaimana nasib pembangunannya.
"Jadi, ada tiga aja yang kita bilang sekarang yang kita lihat ya kebijakan-kebijakan dari Pemprov tuh tentang proyek multiyaers 2,7 ini, yang penting kebijakan dari calon Gubsu, juga Bapak Walikota Bobby. Kalau dulu di Medan dibilang Bobby Nasution dengan lampu pocong, underpass, overpass, ya kan underpass Prof.Ahmad Yamin, overpass Lapangan Merdeka, Lapangan Merdeka juga enggak tahu kita gimana nasibnya, Stadion Teladan kita enggak tahu nasibnya bagaimana, begitu juga Islamic Center."terangnya.
Erickson mengungkapkan dulu mengikuti regulasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tapi, sekarang tidak mengikuti regulasi dan terkesan menabrak aturan yang ada. Sehingga berimbas dengan kondisi memperhatikan.
"Kita bicara dengan data dan fakta, kita tidak mau baper, spekulatif, ini nama kontaktor kita bicara dengan fakta-fakta. Kita lihat dari kacamata kita, ini lah kondisi Sumatera Utara memperhatikan," ucap Erickson.
Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Syamsuddin Waruwu, menjelaskan pihaknya, paham kondisi infrastruktur di Sumut yang memperhatikan, termasuk pembangunan venue-venue PON 2024 di wilayah Sumut.
"Kita sudah paham kondisi di Sumatera Utara, khususnya di bidang konstruksi. Bagaimana nasib Rp 2,7 triliun itu?. Ada bilang mangkrak, ada bilang tidak dilanjutkan dan ada bilang diputus kontraknya," sebut pria yang akrab disapa dengan Ucok Kardon.
Ucok Kardon juga menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur di Kota Medan di era Walikota Medan, Bobby Nasution, yang dinilai amburadul.
"Lampu pocong sudah selesai 85 persen, itu pekerjaan dibilang total lost. Kalau itu, tidak ada dikenal total lost di kontraktor. Kalau itu, terjadi akan terulang nanti dibilang total lost, kita tidak sia," sebut Ucok Kardon.
Ucok Kardon mengungkapkan bila tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. Ia menyebutkan akan menjadi korban Kepala Dinas dan pengusaha jasa kontruksi dijerat hukum atas pembangunan infrastruktur tersebut.
Ucok Kardon mengajak pemerintah daerah untuk mengikuti regulasi dan peraturan yang ada. Hal itu, agar memberikan dampak baik dalam pembangunan infrastruktur di Sumut ini, terutama di Kota Medan ini.
"Cemana Kondisi infrastruktur di Sumatera Utara ini, sangat memperihatinkan. Kita berkumpul jangan lagi, Kadis seperti Bambang Pardede dikorbankan, pengusaha di korbankan. Dulu ada regulasi kita ikuti, sekarang dilanggar itu semua," tegas Ucok Kardon.
.jpeg)
.jpeg)
