.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Pengamat Politik Pemerintahan Dekan FISIP UMSU Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, MSP |
MEDAN - Menyikapi masih kosongnya tujuh (7) Jabatan penting di Pemerintahan Kota Medan. Pengamat Politik Pemerintahan Dekan FISIP UMSU Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, MSP, menegaskan, Wali Kota Medan harus segera mengisi kekosongan pejabat di beberapa OPD dan instansi di Pemko Medan.
Penegasan tersebut disampaikannya kepada wartawan saat dimintai tanggapannya terkait Kekosongan 7 Jabatan eselon II di Pemko Medan. Menurutnya, kalau berlama-lama kosong atau dijabat Plt, ini tidak akan bagus untuk citra pemerintah. Ini juga akan mengganggu kinerja pemerintah dalam hal melaksanakan semua program yang sudah tertuang di APBD berjalan.
"Pejabat Plt itu, pasti memiliki batasan-batasan kewenangan, makanya tidak bagus kalan lama-lama. Harus segere didefenitifkan. Kalau memang sudah pas, lakukan saja pengangkatan/pelantikan sesuai syarat dan ketentuan peraturan. Kalau belum pas, cari terus pejabat yang layak. Jika harus lewat mekanisme assesmen, lakukan saja. Ini memang hak preogratif Walikota Medan. Intinya jangan berlama-lama dan semua harus sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait soal adanya pejabat Pemko Medan yang pindah atau ditarik ke Pemprov Sumut, sebenarnya ini hal biasa jika dimaknai sebagai bagian dari promosi jabatan atau pindah lokasi tempat bekerja atau juga bagian dari tour of duty.
Apalagi pengangkatan pejabat itu memang hak preogratif dari kepala daerah dengan catatat si pejabat yang diangkat memang sudah layak dari segala persyaratan.
"Tapi, jika yang pindah atau ditarik itu dalam jumlah yang relatif banyak, maka ini akan jadi pertanyaan bagi publik. Ada apa di Pemko Medan dan ada apa pula di Pemrov Sumut? Mengapa main tarik, mengapa pula gak main tahan? Mengapa mau pindah ke Pemrovsu atau mengapa gak bertahan saja di Pemko Medan?"tanyanya.
Oleh karenanya, dalam hal ini, baik Gubsu Bobby Nasution, maupun Wali Kota Medan Rico Waas harus sering-sering menjelaskan alasan di balik fenomena dan fakta ini sehingga publik tidak bermain-main dengan jawaban-jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Kenapa ditarik, apa alasannya. Kenapa pula dilepas, apa alasannya.
"Makanya, salah satu yang perlu ditekankan di sini tentu saja komunikasi, baik komunikasi antara dua kepala daerah maupun komunikasi kepala daerah kepada masyarakat. Selanjutnya, komunikasi juga dengan para pejabat dan ASN di masing-masing pemerintahan."ucapnya.
Ketujuh jabatan strategis eselon II yang kosong tersebut diantaranya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), setelah Zulkarnaen pensiun Januari lalu: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, setelah Husni ditarik ke Kemenkop-UMKM, Kepala Dinas Perhubungan, menyusul pengunduran diri Iswar Lubis, Kepala Dinas SDABMBK Topan OP Ginting, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap dan Kepala Dinas Perkim Cikataru Alexander Sinulingga.
Malah desas-desus yang diterima wartawan media ini, malah Bobby Nasution akan menarik 5 pejabat lagi dari Pemko Medan.
