.png "Author Photo"){kind=small}
KARO - Pemerintah Kabupaten Karo kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan melalui perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jalan Veteran Kabanjahe, Selasa 29 Juli 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Iriani Br Tarigan didampingi Wakil Ketua 1 DPRD, Korindo Sembiring Meliala dan Wakil Ketua 2, Imanuel Sembiring. Turut hadir, Wakil Bupati, Komando Tarigan, SP, Sekretaris DPRD Karo, Eva Angela, SS, MM, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Karo serta Kepala OPD dan anggota DPRD Karo
Dalam sambutannya, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran DPRD Kabupaten Karo atas sinergi dan kerja sama yang baik dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
Namun, ia mengingatkan jajarannya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), agar tetap mempertahankan capaian prestasi ini. Juga menjaga agar catatan negatif dalam pengelolaan keuangan, baik laporan maupun pelaksanaan pembangunan diminimalisasi.
“Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Karo, sinergi dan kerja sama yang baik dalam menjaga tata kelola keuangan daerah, sehingga Pemkab Karo mendapatkan opini terbaik, 6 kali berturut-turut meraih WTP,” ujarnya.
Secara umum, sebelumny Fraksi-Fraksi menginginkan agar pidato Bupati dan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga lebih substantif dan komprehensif.
Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya adalah perlunya penjelasan yang lebih mendalam terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya Silpa tersebut serta langkah-langkah strategis yang akan diambil Pemerintah Daerah dalam mengatasinya.
Mereka berharap adanya penyajian data yang lebih detail mengenai capaian kinerja fisik maupun keuangan dari masing-masing program.(GO2)
