.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Enam Orang Pejabat Eselon II saat dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution di Gudang VIP Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang pada Jumat 11 Juli 2025. |
DELI SERDANG - Dugaan Aroma "Politik Balas Budi" sangat kental pada pelantikan Sekda Pemprov Sumut dan Pejabat Eselon II Pemprov Sumut yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Gudang VIP Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang pada Jumat 11 Juli 2025.
Acara berlangsung usai pengambilan sumpah dan janji jabatan Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong di tempat serupa. Terlihat, tiga orang diantara pejabat yang dilantik tersebut merupakan eselon II 'impor' dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Mereka adalah Heri Wahyudi Marpaung sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Heri Wahyudi sebelumnya Sekretaris Daerah Labusel dan mantan Penjabat Bupati Batu Bara, Timur Tumanggor sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Timur Tumanggor sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang dan mantan Penjabat Wali Kota Padangsidimpuan, Kemudian Yuda Pratiwi Setiawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yuda Pratiwi sebelumnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
Alfi Syahriza sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. Alfi sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumut: Agustinus Panjaitan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sumut: Yuliani Siregar sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut.
Politik 'Balas Budi'
Catatan wartawan, Timur Tumanggor dan Heri Wahyudi Marpaung merupakan di antara penjabat kepala daerah yang terindikasi,diduga kuat mendukung pemenangan Bobby Nasution - Surya saat Pilgub Sumut yang lalu. Sehingga wajar jika publik menduga kuat bahwa dengan keduanya dilantik oleh Bobby, mengisyaratkan 'politik balas budi' itu nyata adanya.
"Ya, tentu pertimbangan semua sisi perlu untuk menentukan pejabat eselon II ke depan, agar Gubsu itu bukan milik team sukses lagi tetapi sudah menjadi gubernurnya masyarakat Sumut," ujar pemerhati politik di Sumut, Rafriandi Nasution, saat dimintai pendapat, Jumat malam.
Mengenai tiga pejabat 'impor' tersebut, hemat Rafriandi, Gubsu didorong memperjelas ke publik supaya clear and clean agar begitu bertugas tak berapa lama ada pula kelompok masyarakat dari asal mereka para ASN yang diangkat, melaporkan ke pihak hukum atau munculnya masalah-masalah lama di kabupaten/kota asal para kadis tersebut.
"Seperti kejadian di Sumut baru-baru ini, baru empat bulan sudah pula KPK OTT (operasi tangkap tangan) di Sumut," tegas dia.
Karenanya wajar jika rakyat menuntut para kadis yang dilantik itu harus transparan dan bebas dari praktik KKN dan 'politik balas budi'.
"Mungkin itu bisa jadi titik tekan kita (publik) agar Gubsu menentukan pejabat eselon II mampu bekerja secara profesional dan sesuai harapannya. Masyarakat dituntut untuk dapat mengawasi kinerja Pemprovsu secara keseluruhan," ujar Rafriandi.
