MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum menghadiri rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Komisi III DPR RI di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat 22 Agustus 2025.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Kapolda Sumut, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Kepala BNN Provinsi Sumut, serta Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumut.
Didampingi Wakajati Sofiyan S, SH., MH dan para pejabat utama Kejati Sumut, Harli Siregar menyampaikan dukungan penuh terhadap pembaruan KUHAP. Menurutnya, sebagai hukum formal, KUHAP yang baru diharapkan dapat menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
“Sebagai lembaga sentral penegak hukum, Kejaksaan berkepentingan agar rancangan KUHAP dapat mengakomodir beberapa hal penting terkait tugas dan fungsi Jaksa, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai dominus litis yang aktif sejak tahap penyidikan di kepolisian,” ujar Harli.
Ia menambahkan, konsep dominus litis memberi kewenangan Jaksa untuk melakukan supervisi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan demi mempercepat penanganan perkara. Bahkan, Jaksa dapat melakukan penyidikan tambahan, seperti pada kasus tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan kehutanan.
“Hal ini penting untuk memastikan proses peradilan berjalan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta setiap hasil penyidikan dan penuntutan dapat diuji oleh hakim pemeriksa pendahuluan maupun pengadilan,” jelasnya.
Sementara itu, Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, SH., MH membenarkan keikutsertaan Kajati dalam rapat tersebut. Ia menegaskan, melalui forum ini, Kajati menyampaikan langsung saran dan masukan terkait peran Kejaksaan sebagai dominus litis.
“Diharapkan, masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan agar rancangan KUHAP nantinya mampu menghadirkan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Husairi.
