.png "Author Photo"){kind=small}
Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede
MEDAN – Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, meminta PUD Pasar Kota Medan meninjau ulang atau menghentikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah pasar tradisional. Pasalnya, kegiatan penjualan beras murah tersebut dinilai mematikan usaha pedagang beras yang merupakan mitra Bulog.
“GPM sebaiknya dilakukan di tingkat kelurahan atau lingkungan, bukan di lokasi pasar. Kalau pun digelar di pasar, harus ada koordinasi dengan pedagang soal harga,” tegas Salomo kepada wartawan di Medan, Rabu (17/9/2025).
Salomo mencontohkan, pedagang biasanya menjual beras ukuran 5 kg seharga Rp60 ribu, sementara pengambilan dari Bulog Rp58 ribu. Namun, ketika PUD Pasar menjual langsung di harga Rp58 ribu, jelas merugikan pedagang.
“Maka itu PUD Pasar sepatutnya berkoordinasi dengan pedagang agar tidak ada yang dirugikan. Pedagang juga aset PUD Pasar. Kalau tidak bisa koordinasi, baiknya GPM dihentikan,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Meski begitu, Salomo menilai GPM cukup efektif untuk menekan harga beras. Karena itu, ia menyarankan kegiatan tersebut difokuskan di tingkat kelurahan dan dilakukan secara berkelanjutan hingga harga kembali stabil.
Sebelumnya, sejumlah pedagang beras di pasar tradisional juga memprotes pelaksanaan GPM yang digelar di Pasar Sei Sikambing dan Pasar Petisah. Mereka menilai program itu justru mematikan usaha pedagang karena harga beras GPM dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami pedagang beras mitra Bulog merasa dirugikan dengan kehadiran GPM, bahkan mematikan dagangan kami. Jenis berasnya sama, tapi harga dari GPM sedikit lebih murah,” ujar Muniroh, salah seorang pedagang.
Ia menambahkan, jika pedagang ikut menjual dengan harga sama seperti GPM, keuntungan akan hilang. “Sebaiknya GPM digelar di kelurahan atau lingkungan agar tidak berdampak langsung pada usaha kami,” tutup Muniroh.
