.png "Author Photo"){kind=small}
JAKARTA - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melempem dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang menyeret lingkar kekuasaan Gubernur Bobby Nasution.
Menurut Sutrisno, KPK lebih berani menyorot operasi tangkap tangan (OTT) pejabat kecil ketimbang membongkar kasus besar yang diduga melibatkan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dan Dedy Rangkuti.
“Harun Masiku saja bisa terus diumbar, Nazaruddin berhasil dipaksa pulang dari luar negeri. Tapi menghadirkan Muryanto Amin dan Dedy Rangkuti ke KPK saja mereka tidak mampu. Ada apa dengan KPK hari ini?” kata Sutrisno dalam wawancara bersama Kornas, Sabtu 6 September 2025.
Ia menilai OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya dijadikan pengalihan isu. Publik, katanya, dipaksa fokus ke kasus pemerasan sertifikasi K3 yang nilainya kecil, sementara dugaan korupsi besar di Sumut justru mandek.
“OTT Noel memang heboh, tapi itu cuma gula-gula. Di baliknya, KPK tidak berani menyentuh Geng Medan,” ujarnya.
Kornas mencatat, meski sudah 42 saksi diperiksa dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, kasus tidak mengalami perkembangan. Bahkan, Muryanto Amin yang sempat mangkir dari pemeriksaan pertama, tidak pernah dipanggil ulang.
“Ini jelas preseden buruk. Saksi kunci bisa mangkir tanpa konsekuensi. Kalau masyarakat biasa pasti dijemput paksa, tapi kalau lingkar kekuasaan malah dibiarkan,” tegas Sutrisno.
Ia juga menyoroti pola kerja KPK yang dianggap reaktif dan hanya mengikuti isu viral di media. “KPK reaktif, bukan proaktif. Bukan lembaga pemberantasan korupsi, tapi lembaga pemburu isu trending,” sindirnya.
Menurut Kornas, lemahnya kinerja KPK turut memicu maraknya aksi massa belakangan ini yang bahkan menelan korban jiwa. Karena itu, Sutrisno meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung.
“Kalau KPK, Polri, dan Kejaksaan tidak mampu mengejar pelaku korupsi, maka pimpinannya yang harus dicopot. Presiden harus meniru ketegasan Xi Jinping di China atau bahkan Kim Jong Un di Korea Utara,” kata Sutrisno.
Selain itu, Kornas mendesak agar pejabat negara, kepala daerah, ASN, hingga pimpinan BUMN/BUMD yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya segera dipanggil dan diperiksa.
“Kalau tidak tegas, negara ini akan semakin hancur. Publik sudah kehilangan harapan pada KPK. Harapan terakhir ada di tangan Presiden,” pungkasnya.
