MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Dari total 6.100 KMP yang ada, sebanyak 886 koperasi ditargetkan menjadi pilot project atau percontohan dan mulai beroperasi pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, pada temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (23/9/2025). Ia memperkirakan masing-masing koperasi bisa memperoleh plafon modal usaha hingga Rp3 miliar per koperasi.
Menurutnya, minggu ini seluruh pengurus KMP akan menyusun proposal bisnis. Targetnya, pada bulan Oktober seluruh proposal bisa rampung dan dimusyawarahkan di desa sebelum diajukan ke pihak perbankan.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan dukungan penuh terhadap program KMP tersebut. Salah satunya melalui pelatihan atau bimbingan teknis untuk 12.200 pengurus KMP pada tahun ini. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman tentang prinsip koperasi, manajemen usaha, serta penyusunan proposal pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Gubernur mengarahkan agar KMP mampu menggerakkan perekonomian desa sekaligus memotong rantai pasok yang selama ini masih dikuasai rentenir dan pengijon. KMP juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran,” jelas Naslindo.
Ia menambahkan, KMP diharapkan mampu menjadi wadah penampungan hasil pertanian serta penyedia kebutuhan pokok masyarakat sehingga rantai distribusi lebih efisien.
Selain KMP, Pemprov Sumut juga fokus pada program Fast Track Youngpreneur, yaitu pelatihan untuk mempercepat pertumbuhan skala usaha wirausaha muda dan pelaku UMKM. Tahun ini, sebanyak 1.700 pelaku usaha dilatih, dengan komposisi 30% pemula dan 70% pelaku usaha yang sudah mapan.
