KARO – Reformasi birokrasi merupakan instrumen penting yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam penataan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem merit, akuntabilitas, hingga implementasi budaya kerja ASN.
Hal itu ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, Senin (22/9/2025), di Halaman Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting, Kabanjahe.
Apel ini menjadi momen penting bagi Sekda yang baru dilantik untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan arahan strategis terkait capaian kinerja, khususnya realisasi anggaran tahun 2025 yang dinilai masih belum optimal.
“Profesionalisme dan kompetensi tidak akan berarti tanpa kemampuan bekerja sama dalam tim dan karakter yang baik,” tegas Gelora di hadapan peserta apel.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas kerja ASN harus disertai semangat kolaboratif, integritas, serta kesadaran kolektif untuk mendukung keberhasilan pemerintahan.
“Saya mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan visi-misi Kabupaten Karo: Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul, dan Karo Sejahtera Berkelanjutan,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan terakhir, realisasi anggaran Pemkab Karo hingga pertengahan September 2025 baru mencapai sekitar 54 persen. Sekda menegaskan perlunya pengawasan dan percepatan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran dapat dimaksimalkan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Dinas terkait harus meningkatkan serapan anggaran agar dana tidak menumpuk di akhir tahun, menghindari defisit riil, serta memastikan pelayanan publik dan program yang direncanakan berjalan optimal,” imbuhnya.
Di akhir arahannya, Sekda meminta OPD meningkatkan kinerja dan memastikan keselarasan antara realisasi fisik maupun keuangan.
“Kita harus mampu menjalankan pembangunan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo,” tandasnya.
Apel gabungan ini juga menjadi ajang konsolidasi internal pemerintah daerah guna memperkuat sinergi antar-perangkat daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
