.png "Author Photo"){kind=small}
Medan – Wali Kota Medan, Rico Waas, mencopot Rakhmat Adisyahputra Harahap dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menggantinya dengan Muhammad Yunus, Kamis (2/10/2025). Pergantian tersebut berlangsung di Aula Lantai III Balai Kota Medan.
Rakhmat dimutasi menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Sementara posisi lama Yunus sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kini kosong. Selain itu, Rico juga mendefenitifkan Laksamana Putra Siregar sebagai Asisten Umum, setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Langkah mengganti pucuk pimpinan Satpol PP ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap lemahnya penegakan peraturan daerah di Medan. Sorotan publik belakangan menumpuk pada maraknya bangunan liar, pedagang kaki lima, hingga lambatnya respon Satpol PP atas keluhan warga.
“Satpol PP ke depan harus lebih reaktif, responsif, dan cepat bekerja. Penertiban tidak boleh lagi lambat merespon keluhan masyarakat,” tegas Rico usai melantik.
Sindir Pola Kerja OPD
Rico menekankan Satpol PP tidak bisa lagi bekerja sendirian. Menurutnya, selama ini koordinasi yang lemah dan tumpang tindih kewenangan antar-OPD membuat kinerja penertiban berjalan setengah hati.
“Dalam penertiban OPD nggak boleh lagi lempar bola. Satpol PP harus kerja tim dengan dinas lain, jangan saling melempar tanggung jawab,” ujarnya menegaskan.
Sinyal Evaluasi Kepala Dinas
Tak hanya Satpol PP, Rico juga memberi sinyal akan mengevaluasi kinerja kepala dinas lainnya. Salah satu yang disorot adalah Kadis Perhubungan, Erwin Saleh, yang dianggap belum mampu menertibkan parkir liar dan keberadaan jukir ilegal.
“Iya, itu masih kita ceklis-ceklis lagi mana yang kurang. Perwal soal parkir sedang proses. Bersabar ya masyarakat,” singkat Rico.
Pergantian Kasatpol PP ini menjadi pesan bahwa Pemko Medan mulai mengoreksi kelemahan aparat penegak perda. Kini publik menunggu, apakah Muhammad Yunus mampu menjawab tantangan berat tersebut atau justru terjebak dalam pola lama birokrasi yang gemar ‘lempar bola’ ketika ketertiban kota dipertanyakan.
