.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Hendra Dermawan Siregar, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi.
Ia menegaskan, komitmen antara dinas dan pihak kontraktor sudah kuat, namun progres di lapangan tetap sangat bergantung pada ketersediaan dana.
“Kalau tidak selesai, jelas mereka kena finalti. Jadi komitmen kita sama: pekerjaan harus tuntas tepat waktu dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Hendra dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, tantangan utama pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar membangun ruas baru, tetapi juga menjaga kualitas jalan yang telah ditingkatkan. Saat ini, kondisi jalan mantap di Sumut baru mencapai 77 persen dari total 3.005,65 kilometer, sehingga masih ada lebih dari 100 kilometer jalan yang belum masuk kategori mantap.
“Kalau ingin progres yang baik, harus didukung dana yang mumpuni. Kita membangun sekaligus harus menyiapkan anggaran pemeliharaan,” jelasnya.
Hendra mencontohkan, ketika satu kabupaten mendapat peningkatan jalan tahun ini, wilayah yang dibangun tahun sebelumnya juga memerlukan alokasi untuk pemeliharaan berkala.
Namun, di sisi lain, permintaan perbaikan jalan dari berbagai kabupaten/kota terus meningkat, sehingga pemerintah provinsi harus menerapkan skala prioritas ketat.
“Ini yang harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan kondisi keuangan membaik ke depan, agar cita-cita menjadikan seluruh jalan di Sumut dalam kondisi mantap bisa tercapai,” harapnya.
Hendra mengakui, target peningkatan kualitas jalan hingga 88 persen masih jauh dari capaian saat ini yang baru 72 persen. Untuk menaikkan hanya tiga persen per tahun saja, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp2 triliun.
“Dengan kondisi keuangan sekarang, itu mungkin belum bisa kita capai. Tapi kita tetap optimis dan berdoa agar keuangan daerah membaik,” ucapnya.
Terkait alokasi anggaran PUPR tahun 2026, Hendra menyebutkan bahwa pihaknya masih dalam tahap pembahasan internal.
“Kita sedang men-tabulasikan kondisi jalan yang perlu segera diperbaiki. Banyak laporan masyarakat dan media, seperti di Asahan ada warga yang terpaksa mengangkut jenazah karena jalan rusak. Tapi membangun jalan tidak bisa langsung, harus ada perencanaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ada sejumlah tahapan administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan pembangunan. Meski demikian, Hendra memastikan setiap laporan dan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pihaknya.
