.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Banjir besar yang merendam 19 kecamatan di Kota Medan pada 27 November 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi situasi darurat.
Dalam kondisi cuaca ekstrem yang sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh peringatan BMKG, fakta di lapangan menunjukkan perangkat pemerintah justru berjalan tanpa komando jelas.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Dr. H. Muslim M.S.P, menilai ketidaksiapan itu sebagai persoalan sistemik—mulai dari lambatnya keputusan tingkat kota hingga minimnya kesiapsiagaan di struktur kecamatan dan kelurahan.
“Pemko Medan tidak langsung mengeluarkan kebijakan yang membuat perangkatnya bergerak cepat. Akibatnya respons bantuan ke warga terdampak menjadi sangat lambat,” ujar Muslim, Minggu (30/11/2025).
Dapur Umum Nyaris Tak Ada, Warga Menunggu dalam Kelaparan
Di berbagai titik pengungsian, khususnya Medan Marelan, warga mengaku berjam-jam menunggu makanan. Banyak lokasi pengungsian tidak memiliki dapur umum. Padahal, dalam kebanyakan penanganan bencana, dapur umum adalah fasilitas pertama yang harus berdiri dalam hitungan jam, bukan hari.
“Seharusnya Camat, Lurah, dan Kepling sudah diperintahkan menyiapkannya dari awal. Kalau hanya menunggu suplai makanan dari Pemko, jelas lambat,” ucap Muslim.
Kondisi diperparah dengan akses jalan yang terputus akibat tingginya genangan. Bantuan sulit masuk, sementara warga terjebak tanpa listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi hingga tiga hari.
Status Darurat Ada, Tapi Eksekusi Terseok-seok
Pemko Medan sebenarnya punya ruang gerak cepat melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun menurut Muslim, mekanisme birokrasi yang kaku membuat respons tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
“Ini situasi darurat. Kebijakan harus keluar cepat. Warga di Medan Utara mengalami masa-masa paling sulit—kelaparan, gelap, tak ada air bersih,” tegasnya.
Pelayanan Kesehatan Pasca Banjir Dinilai Lemah
Tiga hari bertahan di pengungsian dengan kondisi lembap dan dingin membuat banyak warga jatuh sakit, terutama anak-anak. Namun pelayanan kesehatan yang datang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan.
“Pemko Medan harus hadir dengan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Jangan hanya mengandalkan puskesmas. Rumah sakit-rumah sakit juga harus dilibatkan,” kata Muslim.
Ia menegaskan, ancaman kesehatan pasca-banjir bisa menjadi masalah baru jika tidak ditangani cepat—mulai dari infeksi kulit, diare, ISPA, hingga risiko penyakit menular.
Penutup: Banjir Surut, PR Pemerintah Justru Meningkat
Meski air perlahan surut, dampak banjir belum usai bagi ribuan warga terdampak. Muslim menekankan bahwa fase pemulihan memerlukan koordinasi yang lebih rapi dan langkah lebih berani dari Pemko Medan.
“Jangan sampai kita belajar setelah korban banyak. Ini harus jadi evaluasi total,” pungkasnya.
