.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Tragedi banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025 dan menelan 13 korban jiwa memicu kritik keras dari Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman Lubis, Lc., MA. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi bukti nyata kegagalan Pemko Medan dalam membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang semestinya melindungi masyarakat.
“Ini bukan bencana biasa. Ini bukti bahwa kesiapsiagaan kita lemah dan tidak terstruktur. Tiga belas nyawa hilang itu alarm keras bagi Pemko,” tegas Kasman saat diwawancarai wartawan di Medan, Jumat (5/12/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti bagaimana banjir merendam sejumlah kecamatan. Di Medan Johor dan Medan Helvetia, banjir menyisakan endapan lumpur setebal puluhan sentimeter. Sementara di wilayah Medan Utara, genangan air setinggi lutut masih bertahan hingga hari ini.
Kasman menyebut respons Pemko Medan terhadap bencana masih bersifat reaktif, bukan preventif.
“BPBD dan OPD boleh saja bekerja keras setelah bencana, tetapi mitigasinya gagal total. Sistem peringatan dini tidak berfungsi, drainase rusak dibiarkan, dan tata ruang tak pernah dibenahi secara serius,” ujarnya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Kasman juga menyoroti lemahnya komitmen Pemko dalam mengalokasikan anggaran mitigasi bencana.
“Anggarannya kecil, programnya minim, dan pelaksanaannya lemah. Jika alokasi pencegahan bencana hanya formalitas di lembaran APBD, jangan heran korban terus berjatuhan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa banjir kali ini tidak boleh dianggap sebagai bencana tahunan biasa. Dengan korban jiwa mencapai belasan orang, menurutnya, seluruh pihak harus menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik dalam memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun kemampuan sumber daya manusia di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras BPBD, OPD, dan jajaran kecamatan yang masih berjibaku di lapangan. Namun Pemko harus mempercepat pemulihan agar warga tidak terlalu lama berada di pengungsian,” kata Kasman.
“Kami di DPRD siap mengawal, mengkritisi, dan memastikan setiap program kebencanaan berjalan efektif. Tragedi 13 korban ini tidak boleh terulang lagi,” tutupnya.
