.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Medan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Salah satu penyebab munculnya tumpukan sampah liar, menurutnya, adalah belum optimalnya sistem pengutipan dan pengangkutan sampah di lapangan.
“Ketika terjadi keterlambatan pengangkutan sampah, masyarakat akhirnya membuang sampah di mana saja. Ini yang harus kita benahi. Sistemnya harus kita rapikan,” ujar Rico Waas.
Ia menekankan, pembenahan harus dimulai dari sistem pengutipan sampah yang benar, dilanjutkan dengan penguatan armada pengangkut. Apalagi, Kota Medan telah ditunjuk sebagai salah satu daerah pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (waste to energy). Konsekuensinya, sistem pembuangan dan target volume sampah harus benar-benar tertata.
“Kalau Medan menjadi bagian dari pengolahan sampah menjadi energi listrik, berarti sistemnya harus berjalan baik. Target sampahnya jelas, pengelolaannya benar, dan ini harus terus kita perbaiki,” tegasnya.
Namun demikian, Rico Waas menekankan bahwa yang paling utama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari drainase, jalan, hingga kawasan permukiman. Ia meminta agar Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat kewilayahan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi secara konkret.
“Saya ingin lingkungan kita benar-benar bersih. Ini tidak bisa hanya satu pihak. Lingkungan hidup dan kewilayahan harus bekerja sama, dengan melibatkan masyarakat. Kita menuju 2026, ayo kita kerjakan ini bersama-sama,” katanya.
Ia juga menyoroti kebiasaan penggunaan plastik dan perilaku membuang sampah sembarangan. Meski Peraturan Daerah tentang persampahan sudah ada, menurutnya, pemahaman masyarakat masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan kampanye yang masif.
“Perdanya ada, tapi apakah masyarakat sudah paham? Ini yang harus kita galakkan dulu. Bumi kita butuh diperhatikan, lingkungan kita butuh diperhatikan. Care itu harus dimulai dari kita sendiri,” ujar Rico.
Terkait kekurangan armada pengangkut sampah, Rico Waas mengakui hal tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan. Penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap, dengan memaksimalkan armada yang ada dan mengevaluasi kebutuhan penambahan ke depan.
“Kita manfaatkan apa yang kita punya sekarang. Yang masih kurang, kita evaluasi dan tambahkan secara bertahap,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan Tempat Penampungan Sementara (TPS), terutama di wilayah kota yang padat penduduk. Menurutnya, TPS yang terlalu dekat dengan permukiman kerap menimbulkan bau dan ketidaknyamanan bagi warga.
“TPS itu harus dikelola dengan baik. Kalau ada lahannya, kita pakai. Tapi pengelolaannya harus benar, jangan sampai menimbulkan bau dan mengganggu masyarakat,” katanya.
Sebagai solusi, Pemko Medan tengah menyiapkan pengaktifan kembali TPS berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). TPS ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat menumpuk sampah, tetapi juga mampu mereduksi dan mendaur ulang limbah, sehingga tidak langsung membebani masyarakat sekitar.
Selain itu, Rico Waas mendorong penguatan bank sampah di tingkat lingkungan dan keluarga, khususnya untuk sampah plastik dan kardus yang sulit terurai dan paling banyak menumpuk.
“Saya minta, apakah setiap lingkungan bisa punya bank sampah, minimal untuk plastik dan kardus dulu. Ini harus dimulai dari lingkungan, dari masyarakatnya langsung,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang pemberian reward bagi kepala lingkungan yang peduli dan aktif dalam pengelolaan sampah. Di sisi lain, aturan harus ditegakkan secara konsisten.
“Kalau ada aturan, harus dijalankan. Bukan hanya soal sampah, tapi juga hal-hal lain seperti pungli. Semua itu harus ditinggalkan,” katanya.
Terkait Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, Rico Waas menilai implementasinya masih lemah karena kurangnya sosialisasi. Ia menegaskan, penegakan aturan harus dibarengi dengan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah.
“Kita harus tunjukkan dulu itikad baik pemerintah, pelayanan yang lebih maksimal, pengangkutan sampah yang lebih intensif dan benar. Setelah itu, baru penindakan bisa dilakukan sebagai contoh,” pungkasnya.
