Bangunan Tanpa Izin Marak, DPRD Medan Warning Keras Perkimcikataru

MEDAN – Lemahnya pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai menjadi salah satu penyebab utama kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Kondisi ini pun menuai sorotan tajam dari anggota Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Medan.

Anggota DPRD Medan Ahmad Afandi Harahap menilai, masih maraknya bangunan yang berdiri tanpa izin menunjukkan tidak optimalnya fungsi pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.

“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus disikapi secara serius. Jangan sampai bangunan terus berdiri tanpa izin PBG,” tegas Afandi saat ditemui di Gedung DPRD Medan, Senin (12/1/2026).

Afandi menegaskan, Perkimcikataru harus lebih aktif memberikan pemahaman sekaligus penegasan kepada pemilik bangunan yang sedang melakukan proses pembangunan agar mengurus izin PBG sesuai ketentuan.

“Pastikan seluruh bangunan yang sedang dibangun sudah mengantongi izin PBG. Kalau tidak, konsekuensinya jelas, harus dibongkar. OPD jangan main-main dalam hal ini,” ujar anggota Komisi IV DPRD Medan tersebut.

Ia menambahkan, DPRD melalui Pansus PAD akan mendalami secara serius penyebab menjamurnya bangunan tanpa izin di Kota Medan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah kebocoran PAD sekaligus menata kembali tata ruang kota.

“Pansus PAD akan merekomendasikan langkah konkret agar penyimpangan izin bangunan tidak terulang. Targetnya jelas, meningkatkan PAD sekaligus penataan kota yang lebih tertib,” imbuhnya.

Dalam rapat Pansus PAD bersama Dinas Perkimcikataru, lanjut Afandi, juga terungkap fakta lain yang tak kalah memprihatinkan. Selain minimnya retribusi dari sektor PBG, penerimaan PAD dari sewa gedung atau bangunan aset milik Pemko Medan juga dinilai jauh dari potensi yang ada.

Afandi juga menyebutkan, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kinerja pengelolaan aset daerah.

“PAD dari sewa retribusi aset hanya Rp2,1 miliar pada tahun 2025 dari total 210 unit aset. Angka ini sangat tidak masuk akal,” ungkapnya.

Untuk itu, Afandi menyarankan agar pengelolaan aset milik Pemko Medan untuk diserahkan kepada pihak ketiga apabila Perkimcikataru dinilai tidak mampu mengelolanya secara optimal.

“Kalau memang tidak sanggup, lebih baik pengelolaan aset diserahkan kepada pihak ketiga agar PAD bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.