.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih UHC Award kategori Pratama dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar kepada perwakilan Pemprov Sumut di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Salah satu program unggulan Pemprov Sumut dalam mendukung UHC adalah Program Berobat Gratis (PROBIS). Melalui program ini, masyarakat Sumatera Utara dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa hambatan administrasi yang rumit.
Pada tahun 2025, Sumatera Utara berhasil mencapai status UHC Prioritas, dua tahun lebih cepat dari target nasional. Tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumut tercatat mencapai 100 persen, dengan rasio peserta aktif sebesar 98,6 persen.
Selain itu, Pemprov Sumut juga telah menjalin kerja sama layanan berobat gratis dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib, yang mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam menerima penghargaan tersebut, menegaskan bahwa keberlanjutan program UHC melalui PROBIS menjadi komitmen utama pemerintah provinsi.
“Pemprov Sumut terus melanjutkan program UHC ini, yaitu PROBIS, sebagai bentuk komitmen Bapak Gubernur dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat Sumut yang dapat diakses oleh siapa saja,” ujar Suib.
Ia juga memastikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan melalui PROBIS akan terus ditingkatkan. Bahkan, Pemprov Sumut telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam untuk menampung keluhan maupun masukan dari masyarakat.
“PROBIS sudah berjalan sejak tahun 2025. Pada tahun ini, kami fokus pada peningkatan pelayanan dan kualitas. Untuk itu, kami siap menerima aduan masyarakat terkait layanan kesehatan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan bahwa peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan capaian UHC secara nasional. Saat ini, cakupan UHC nasional telah mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
“Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan UHC, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah,” ujarnya.
