.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Anggota Komisi III DPRD Medan Sri Rezeki |
MEDAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hj Sri Rezeki, berharap program Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota Medan di 151 kelurahan dapat tepat sasaran. Hal ini dinilai penting untuk menekan laju inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadhan.
Selain itu, Sri Rezeki juga meminta agar jadwal pelaksanaan Pasar Murah diumumkan secara jelas kepada masyarakat. Menurutnya, ketidakjelasan informasi kerap memicu kekecewaan warga karena tidak kebagian bahan pangan dengan alasan stok habis, padahal faktanya barang masih tersedia atau bahkan dibeli oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
“Pasar murah ini diperuntukkan bagi masyarakat karena sumber anggarannya dari APBD. Anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini lebih dari Rp 4 miliar. Karena itu, kami berharap program ini benar-benar tepat sasaran. Jadwal juga harus jelas, sebab sering kali masyarakat datang tetapi tidak kebagian karena barang diklaim habis. Sistem pembelian perlu diatur, misalnya satu Kartu Keluarga (KK) hanya boleh diwakili satu orang agar pembelian merata dan tidak ada aksi borong,” ujar Sri Rezeki, Senin (16/2/2026).
Politisi PKS tersebut juga mengingatkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan agar transparan dalam pelaksanaan Pasar Murah serta melakukan pengawasan ketat. Ia menekankan agar kegiatan ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin kejadian seperti tahun lalu terulang, di mana ada ‘permainan’ di Pasar Murah hingga berujung pada pemeriksaan beberapa lurah oleh Inspektorat. Pengawasan tahun ini harus ditingkatkan untuk menutup celah permainan distribusi oleh petugas lapangan,” tegasnya.
Sri Rezeki juga meminta Rico Tri Putra Bayu Waas selaku Wali Kota Medan memberikan peringatan keras kepada petugas di lapangan agar memastikan distribusi tepat sasaran dan menghindari segala bentuk kecurangan.
“Kami di Komisi III akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam pengawasan. Jika menemukan indikasi kecurangan atau penyelewengan distribusi, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi pemerintah,” tutupnya.
Sebagai informasi, Pemko Medan menggelar Pasar Murah mulai 12 Februari hingga 12 Maret 2026. Kegiatan ini tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di 151 kelurahan se-Kota Medan. Pemerintah kota mengalokasikan subsidi lebih dari Rp 4 miliar untuk menekan harga kebutuhan pokok agar lebih murah dari harga pasar. Salah satu komoditas utama yang disediakan adalah beras dengan total stok mencapai 430 ton
