.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara (Sumut), Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyoroti persoalan serius dalam rantai distribusi sebagai salah satu penyebab utama fluktuasi harga bahan pokok di daerah.
Menurutnya, naik-turunnya harga komoditas pangan seperti minyak goreng dan cabai tidak semata-mata dipengaruhi oleh mekanisme pasar antara permintaan dan pasokan, tetapi juga dipicu oleh gangguan distribusi hingga dugaan praktik tidak sehat yang terjadi di lapangan.
“Faktor harga itu memang dipengaruhi demand dan supply, tetapi yang paling krusial saat ini adalah distribusi. Ini yang perlu intervensi pemerintah,” tegas Dedi dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (31/3/2026).
Harga Minyak Goreng dan Cabai Naik-Turun Drastis
Dedi mencontohkan fluktuasi harga minyak goreng yang dalam waktu singkat dapat berubah secara drastis. Ia menyebutkan harga minyak goreng sempat berada di kisaran Rp15.700 per liter, kemudian melonjak hingga Rp18.200 per liter, sebelum kembali turun ke kisaran Rp16.000 per liter.
Menurutnya, perubahan harga yang terlalu cepat dalam waktu singkat menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas cabai yang sempat berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, kemudian mengalami kenaikan tajam dalam hitungan hari, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
Fluktuasi harga yang tidak stabil ini dinilai sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada stabilitas harga bahan pokok.
Dugaan Penahanan Barang dan Praktik Kartel
Dedi tidak menampik adanya indikasi praktik penahanan barang oleh oknum tertentu yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi. Kondisi tersebut dinilai dapat memperparah gejolak harga di pasar dan membuat harga komoditas melonjak tidak wajar.
“Ada dugaan distribusi tidak lancar karena ditahan. Seperti ada kartel yang bermain di luar jangkauan pengawasan pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik ijon di tingkat petani, di mana hasil panen sudah dibeli atau dikuasai pihak tertentu sebelum masa panen tiba. Praktik ini dinilai merugikan stabilitas pasokan karena komoditas dapat ditahan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan harga di pasaran.
“Petani sebenarnya dalam posisi dilematis. Mereka butuh modal, tetapi akhirnya hasil panennya dikuasai pihak lain yang bisa memainkan distribusi,” jelasnya.
Menurutnya, praktik ijon yang tidak terkontrol dapat menyebabkan petani kehilangan kendali atas harga hasil panen mereka sendiri, sekaligus membuka peluang terjadinya monopoli distribusi oleh pihak tertentu.
Perkuat Kerja Sama Antar Daerah
Untuk mengatasi persoalan distribusi tersebut, Dinas Perindag ESDM Sumut berencana mendorong penguatan kerja sama antar daerah, baik antar kabupaten/kota di Sumatera Utara maupun dengan provinsi lain yang memiliki potensi produksi pangan unggulan.
Kerja sama antar daerah dinilai penting untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran.
Langkah ini juga akan diiringi dengan peningkatan pengawasan di lapangan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Satgas Pangan, Bulog, Bank Indonesia, serta instansi terkait dari Kementerian Perdagangan.
“Kita butuh pengawasan ketat di lapangan agar distribusi tidak disalahgunakan dan tidak terjadi praktik perdagangan yang tidak tertib,” tegas Dedi.
Faktor Global Ikut Pengaruhi Stabilitas Pasokan
Selain persoalan distribusi domestik, Dedi juga mengingatkan bahwa faktor global turut berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan pangan di dalam negeri.
Ia mencontohkan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak pada jalur distribusi internasional, termasuk jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur penting bagi distribusi energi dan logistik global.
“Kalau jalur tanker terganggu, distribusi global ikut terdampak. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Menurutnya, gangguan distribusi internasional dapat memicu kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak pada harga komoditas di dalam negeri.
Evaluasi Pengendalian Inflasi Pasca-Lebaran
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dedi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai mampu menjaga stabilitas pangan nasional tetap terkendali dibandingkan sejumlah negara lain yang mengalami krisis pasokan.
Dalam waktu dekat, Dinas Perindag ESDM Sumut akan menggelar rapat evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah dan sekretaris daerah, untuk membahas langkah-langkah pengendalian inflasi pasca-Lebaran.
Dedi berharap, melalui sinergi yang kuat antar lembaga serta intervensi yang tepat, persoalan distribusi dan fluktuasi harga di Sumatera Utara dapat segera diatasi.
“Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami optimistis dengan kerja sama yang kuat, persoalan ini bisa diselesaikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
.jpeg)
