MEDAN – Di tengah khidmatnya Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Rabu (22/4/2026), terselip kisah perjalanan panjang seorang anak kampung yang menapaki dunia ilmu hingga mencapai puncak akademik: guru besar.
Di Gedung Gelanggang Mahasiswa H.M. Arsjad Thalib Lubis, Jalan IAIN/Sutomo Medan, Prof. H. Anang Anas Azhar, S.Ag., M.A, yang akrab disapa A3, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Komunikasi Politik Islam.
Pengukuhan itu dipimpin Ketua Senat Pagar Hasibuan, didampingi Rektor Nurhayati, dalam suasana yang tak sekadar seremoni akademik—melainkan momentum lahirnya gagasan yang terasa sangat dekat dengan realitas politik hari ini.
Gelisah Akademik di Tengah Era Pencitraan
Dalam pidato pengukuhannya bertajuk “Pencitraan Politik Islam: Memadukan Konsep dan Aplikasi Kampanye Politik Ala Islam”, Prof. Anang menyoroti fenomena politik pencitraan yang semakin akrab di mata publik.
Ia tidak menampik bahwa dalam sistem demokrasi modern, pencitraan merupakan bagian yang tak terelakkan. Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada dasar pembentukan citra itu sendiri.
Apakah citra dibangun dari integritas, atau sekadar rekayasa persepsi?
Menurut Prof. Anang, dalam perspektif Islam, komunikasi politik tidak berada di ruang bebas nilai. Ia terikat pada prinsip moral, kejujuran, dan tanggung jawab.
Mengutip semangat qaulan sadida, ia menegaskan bahwa setiap pesan politik harus lurus, benar, dan tidak menyesatkan.
Dalam pandangannya, politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Reputasi pemimpin, katanya, tidak lahir dari strategi komunikasi yang canggih, melainkan dari konsistensi akhlak.
Di tengah derasnya arus disinformasi dan propaganda digital, gagasan ini terasa seperti oase—mengembalikan politik pada etika, bukan sekadar elektabilitas.
Tiga Gagasan Utama tentang Politik Berakhlak
Tak hanya mengkritik, Prof. Anang juga menawarkan tiga gagasan penting sebagai arah baru komunikasi politik Islam.
Pertama, menggeser makna pencitraan dari simbol menuju akhlak.
Ia menilai politik Islam tidak boleh berhenti pada simbol religius atau jargon keagamaan, tetapi harus menghadirkan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam tindakan nyata.
Kedua, menempatkan ulama sebagai penjaga etika, bukan sekadar legitimasi politik.
Ia mengingatkan adanya kecenderungan menjadikan tokoh agama sebagai alat legitimasi kekuasaan, padahal peran ulama seharusnya menjadi pengawal moral demokrasi.
Ketiga, kampanye harus berbasis maslahat, bukan kultus figur.
Menurutnya, politik ideal harus berorientasi pada agenda kemaslahatan umat dan kebangsaan, bukan sekadar popularitas individu.
Gagasan ini bukan sekadar wacana akademik, tetapi lahir dari pengalaman panjangnya mengamati dunia politik dari dekat.
Dari Wartawan Menjadi Guru Besar
Perjalanan hidup Prof. Anang sendiri menyerupai kisah klasik tentang ketekunan.
Ia lahir di Desa Tebing Linggahara, Labuhanbatu, 4 Oktober 1974, dan menghabiskan masa kecil hingga remaja di Rantau Prapat. Pendidikan dasarnya ditempuh dari SD hingga Madrasah Aliyah Negeri sebelum melanjutkan studi di UINSU—kampus yang kemudian menjadi tempat ia menempuh seluruh jenjang pendidikan hingga meraih gelar doktor.
Namun jalannya tidak langsung menjadi akademisi.
Ia pernah berkiprah sebagai wartawan dan mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan Utama dari Dewan Pers. Dunia jurnalistik membentuk ketajaman analisis dan kepekaan sosialnya.
Di kalangan jurnalis, ia bahkan pernah dijuluki “Profesor Berita”, sebuah julukan yang kini terasa seperti isyarat masa depan.
“Dulu mereka memanggil saya profesor karena banyaknya berita yang saya tulis. Hari ini, saya menjadi profesor sesungguhnya,” ujarnya mengenang dengan nada haru.
Selain sebagai jurnalis, putra pasangan Saibon AS (alm) dan Jamilah SM (almh) ini juga pernah aktif sebagai aktivis dan politisi, termasuk dalam organisasi Muhammadiyah. Pengalaman itu memperkaya perspektifnya dalam melihat komunikasi politik—bukan hanya dari teori, tetapi juga praktik.
Akademisi Produktif yang Konsisten Menulis
Sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, Prof. Anang dikenal sebagai akademisi produktif.
Ratusan tulisan opini telah ia hasilkan, ditambah sejumlah buku yang membahas komunikasi politik, politik Islam, hingga kebijakan publik.
Suami Evi Sakdiah, S.Ag., M.Sos ini juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi publik, termasuk dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.
Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU periode 2023–2027, serta aktif mengajar di berbagai jenjang, termasuk program pascasarjana.
Dedikasinya tidak hanya pada pengajaran, tetapi juga pada pembinaan generasi akademisi berikutnya.
Guru Besar sebagai Awal Tanggung Jawab Baru
Bagi banyak akademisi, pengukuhan guru besar adalah puncak karier. Namun bagi Prof. Anang, momen itu justru menjadi titik awal tanggung jawab yang lebih besar.
Ia tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga membawa gagasan tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan—dengan akhlak, kejujuran, dan orientasi pada kemaslahatan.
Di tengah wajah politik yang kerap riuh oleh pencitraan semu, suara seperti ini menjadi penting.
Sebab, seperti yang ia tekankan, citra sejati tidak dibangun dari ilusi, melainkan dari integritas yang hidup dan konsisten.
