.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 justru diwarnai kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Kota Medan. Anggota Komisi II DPRD Medan Binsar Simarmata menilai sektor pendidikan mengalami kemunduran serius, ditandai dengan penutupan ratusan sekolah dasar negeri.
Binsar menyebut peringatan Hardiknas selama ini cenderung bersifat seremonial tanpa diiringi evaluasi nyata terhadap kondisi pendidikan di lapangan.
“Setiap tahun kita ucapkan selamat Hardiknas, tapi tidak melihat bahwa pendidikan kita sedang terpuruk, khususnya di Kota Medan,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Medan tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 142 Sekolah Dasar Negeri (SDN) ditutup dan diregrouping menjadi 57 sekolah. Artinya, sekitar 85 sekolah digabung akibat minimnya jumlah murid, keterbatasan sarana, serta distribusi guru yang tidak merata.
“Bahkan ada sekolah yang ditutup karena tidak ada lagi muridnya. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Menurut politisi Partai Perindo tersebut, kondisi ini menjadi ironi di tengah besarnya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut karena tidak berbanding lurus dengan kualitas dan minat masyarakat terhadap sekolah negeri.
Binsar juga menyoroti fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta yang mengandalkan pembiayaan mandiri justru mampu berkembang lebih baik dibandingkan sekolah negeri.
“Sekolah swasta membangun sendiri dengan biaya besar, menggaji guru dari uang sekolah, tapi bisa berkembang. Sementara sekolah negeri yang didukung pemerintah justru kekurangan murid,” ungkapnya.
Ia menilai, perubahan sistem sejak era otonomi daerah turut memengaruhi kualitas pendidikan. Pengelolaan sekolah yang diserahkan ke pemerintah daerah dinilai belum mampu menjaga standar pendidikan seperti sebelumnya.
“Kita lihat sekarang, keluarga ekonomi menengah ke bawah pun lebih memilih sekolah swasta. Ada apa dengan pendidikan kita?” katanya.
Selain itu, Binsar juga menyoroti tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Ia menyebut tidak sedikit siswa yang lolos seleksi namun batal kuliah karena tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Padahal, menurutnya, pada masa sebelum reformasi, biaya kuliah relatif terjangkau dan akses pendidikan lebih merata.
Di sisi lain, ia mendorong Pemerintah Kota Medan untuk lebih aktif memanfaatkan program pemerintah pusat, termasuk program revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemko harus jemput bola, jangan pasif. Banyak daerah lain juga berebut anggaran ini,” tegasnya.
Ia bahkan meminta pemerintah daerah memaksimalkan dukungan politik, termasuk memanfaatkan keberadaan anggota DPR RI asal Sumatera Utara untuk memperjuangkan anggaran pendidikan.
Binsar berharap momentum Hardiknas menjadi titik introspeksi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membenahi sektor pendidikan secara serius. Ia menegaskan, tanpa perbaikan mendasar, kualitas sumber daya manusia di masa depan akan terancam.
