.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi di lapangan kepada pemerintah pusat. Forum ini diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi administratif, tetapi menjadi dasar perbaikan kebijakan nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis menilai, selama ini banyak kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan masyarakat masih lebih banyak dikaji dari sisi akademik maupun pusat, sementara pengalaman pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan perlu menjadi pertimbangan utama.
“Yang menghadapi dampak langsung dari kebijakan itu adalah pemerintah daerah. Mereka yang berhadapan dengan masyarakat setiap hari. Karena itu masukan dari pemerintah kota harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan,” ujar perwakilan Sekretariat APEKSI dalam Rakernas XVIII di Medan.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki catatan persoalan yang sangat konkret, mulai dari pelayanan publik, regulasi, pembiayaan, hingga persoalan sosial masyarakat. Karena itu, rekomendasi yang lahir dari APEKSI diharapkan tidak bersifat umum, tetapi berdasarkan kondisi riil di daerah.
Ia menjelaskan, melalui forum-forum APEKSI, para wali kota dapat saling berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap persoalan yang memiliki pola serupa di berbagai daerah.
“Dari 98 kota di Indonesia, 93 merupakan kota otonom. Banyak persoalan yang sama, tetapi cara penyelesaiannya bisa berbeda. Inilah ruang untuk saling belajar, saling mengadopsi inovasi, dan memperkuat pemerintahan kota,” katanya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah kota dapat meningkatkan kemandirian fiskal di tengah keterbatasan anggaran daerah.
APEKSI menilai pemerintah kota tidak boleh hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi harus memperkuat kemampuan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mencontohkan inovasi digitalisasi pendapatan daerah yang mulai diterapkan Kota Medan sebagai salah satu langkah mengurangi potensi kebocoran dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak daerah.
“Medan bisa menjadi contoh bagaimana teknologi digunakan untuk memperbaiki tata kelola pendapatan. Inovasi seperti ini penting untuk direplikasi oleh kota-kota lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, APEKSI menyebut hasil Rakernas XVIII akan menghasilkan puluhan rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementerian, lembaga terkait, hingga mitra strategis lainnya.
“Perkiraan kami akan ada lebih dari 50 poin rekomendasi. Nantinya akan diarahkan kepada kementerian, lembaga, bahkan pihak swasta dan BUMN yang berkaitan dengan kebutuhan kota-kota di Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan, rekomendasi tersebut akan dikawal melalui mekanisme advokasi agar tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Selain aspek kebijakan, APEKSI juga menyoroti dampak ekonomi dari penyelenggaraan Rakernas XVIII di Kota Medan. Menurutnya, kegiatan besar seperti ini tidak hanya memberi dampak kepada sektor formal seperti hotel dan transportasi, tetapi juga menggerakkan sektor UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, hingga usaha masyarakat.
“Dampak ekonomi dari kegiatan seperti ini biasanya lebih besar dari angka yang dihitung secara langsung. Ada sektor-sektor informal yang ikut bergerak, mulai dari pelaku usaha kecil, transportasi, hingga usaha kreatif,” katanya.
Menurutnya, penyelenggaraan APEKSI memang membutuhkan investasi, namun manfaat yang diperoleh bukan hanya dalam bentuk ekonomi, melainkan juga jejaring, pertukaran ilmu, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
“Kalau berbicara nilai ekonomi, tentu ada perhitungan. Tetapi nilai pertukaran pengalaman dan solusi antar kota itu tidak bisa dihitung. Pemerintah kota mendapatkan banyak pembelajaran untuk membangun daerahnya masing-masing,” pungkasnya.
Hadir dalam konferensi Pers tersebut, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga ( ketua komisariat wilayah 1 & tuan rmh rakernas ), Walikota bandar lampung Eva Dwiana SE M.Si ( Wakil Ketua Bidang Pemerintahan & Otonomi ), Walikota Ternate Dr M Tauhid Soleman Msi (Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Azasi Manusia), Walikota Surakarta Respati A Ardianto SH M.Kn ( Wakil Ketua Bidang Aklerasi Kota Cerdas), Alwis ( Direktur Eksekutif APEKSI)
.jpg)
