.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dan kelompok penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi formalitas.
Menurut Rico, suara kelompok rentan harus benar-benar masuk dalam pertimbangan pemerintah ketika menentukan kebijakan, program, hingga prioritas anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Penegasan tersebut disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, saat membuka Forum Multipihak “Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) – Layanan Kesehatan dan WASH yang Inklusif di Kota Medan”, Selasa (11/8/2026), di Raflesia Room, Swiss-Belinn Gajah Mada Medan.
Rico menilai pembangunan kota tidak akan disebut adil apabila proses perencanaannya tidak memberikan ruang yang cukup bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses layanan publik.
“Pembangunan yang inklusif berarti tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena kondisi lingkungan, keterbatasan fasilitas, maupun hambatan dalam memperoleh pelayanan,” tegas Rico.
Bukan Sekadar Hadir dalam Forum
Menurut Rico, keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.
Artinya, kehadiran mereka tidak berhenti pada forum konsultasi, diskusi, maupun kegiatan seremonial. Aspirasi yang disampaikan harus memiliki konsekuensi terhadap arah kebijakan dan pengalokasian anggaran.
Hal tersebut menjadi penting karena kelompok perempuan dan penyandang disabilitas memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai persoalan pelayanan dasar yang terjadi di tengah masyarakat.
Perempuan, misalnya, dinilai memiliki pengalaman sehari-hari yang sangat dekat dengan kebutuhan air bersih, sanitasi, kebersihan lingkungan, hingga kesehatan keluarga.
Karena itu, Rico menilai perspektif perempuan dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kontribusi pemikiran perempuan sangat krusial dalam merumuskan program pembangunan,” demikian pesan Rico.
Soroti Air Bersih, Sanitasi hingga Persoalan Pesisir
Dalam forum tersebut, Rico juga menekankan pentingnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan.
Persoalan tersebut dinilai tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat.
Secara khusus, Rico menyoroti masih adanya persoalan lingkungan dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat di kawasan pesisir Kota Medan.
Menurutnya, pembangunan harus mampu menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur tidak semakin tertinggal.
Pemerintah, lanjutnya, memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan dasar dapat diakses masyarakat secara setara.
Fasilitas Kesehatan Harus Ramah Disabilitas
Rico juga memberikan perhatian khusus terhadap akses kelompok penyandang disabilitas terhadap fasilitas kesehatan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya mengejar jumlah atau kapasitas pelayanan.
Aspek aksesibilitas juga harus menjadi perhatian sehingga warga penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan tanpa menghadapi hambatan fisik maupun fasilitas yang tidak memadai.
“Seluruh fasilitas kesehatan di Kota Medan tidak hanya harus siap secara kuantitas, tetapi juga harus ramah dan mudah dijangkau oleh warga penyandang disabilitas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa konsep pembangunan inklusif tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi harus memastikan fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Aspirasi PRIMA Akan Diselaraskan dengan RPJMD
Pemko Medan, kata Rico, terbuka terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan Koalisi PRIMA maupun berbagai elemen masyarakat.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan Kota Medan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil.
Rico menegaskan, pembangunan inklusif harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Medan Bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun kota yang kita cintai ini supaya semakin sehat, bersih, nyaman, dan dapat memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Tantangan Pemko: Membuktikan Aspirasi Menjadi Anggaran
Penegasan Wali Kota tersebut pada akhirnya menghadirkan tantangan bagi jajaran Pemko Medan.
Sebab, keberhasilan kebijakan inklusif tidak hanya dapat diukur dari banyaknya forum yang menghadirkan perempuan dan penyandang disabilitas, tetapi dari seberapa jauh aspirasi mereka benar-benar diterjemahkan menjadi program dan anggaran.
Dengan demikian, keterwakilan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan harus menghasilkan perubahan konkret di lapangan.
Mulai dari akses air bersih, sanitasi, pengelolaan lingkungan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Jika suara kelompok rentan hanya berhenti di ruang forum tanpa masuk ke dalam prioritas kebijakan dan penganggaran, maka semangat pembangunan inklusif berisiko kembali menjadi slogan.
Karena itu, Forum PRIMA diharapkan tidak hanya menjadi ruang menyampaikan aspirasi, tetapi menjadi salah satu pintu untuk memastikan suara perempuan dan penyandang disabilitas benar-benar ikut menentukan wajah pembangunan Kota Medan ke depan.
