.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara membentuk enam Kelompok Kerja (Pokja) sebagai upaya pemerataan distribusi informasi dan penguatan kerja jurnalistik para wartawan yang bertugas meliput di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.
Pembentukan enam Pokja tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Pengurus Forwaka Sumut di Agam Kuphi, Jalan T. Amir Hamzah, Medan, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, ditetapkan Sri Sundari sebagai Ketua Pokja 1, Syamsir Alam Nasution sebagai Ketua Pokja 2, Lilik Riadi Dalimunte sebagai Ketua Pokja 3, Salamudin Tandang sebagai Ketua Pokja 4, Ahmad Rizal sebagai Ketua Pokja 5, dan Rajali sebagai Ketua Pokja 6.
Sekretaris Forwaka Sumut, T. Andry Pratama, S.Pd., menjelaskan, pembentukan enam Pokja melibatkan pengurus Forwaka Sumut dan Forwaka Medan. Masing-masing kelompok bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan jurnalistik serta mendistribusikan informasi kepada seluruh anggota Forwaka di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Andry, Pokja memiliki peran dalam koordinasi, konfirmasi, kolaborasi, serta pengawasan kinerja jurnalistik. Selain itu, Pokja juga diharapkan menjadi penghubung dan koordinator wilayah untuk mendukung penguatan organisasi Forwaka di seluruh Sumatera Utara.
“Pokja bertugas dalam koordinasi, konfirmasi dan kerja sebagai jurnalis ke semua kalangan. Pokja bertugas sebagai koordinator wilayah untuk koordinasi, kolaborasi, tutorial, pengawasan kinerja dan mendukung kerja pada pengurus Forwaka di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan tugas Pokja akan diawasi sejumlah pengurus, yakni Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom, SH, Bistok Malau, SH, dan Irwansyah Ginting. Mereka bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Forwaka Sumut.
Andry menegaskan, pembentukan Pokja juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk jurnalistik agar informasi yang dipublikasikan memenuhi prinsip validitas, akurasi, dan tanggung jawab.
“Kinerja Pokja akan kami dorong untuk makin menjadikan bahan berita yang akan dipublikasi valid dan bertanggung jawab sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta mengefungsikan peran sosial kontrol,” tegasnya.
Bentuk LBH dan Koperasi Wartawan
Selain membentuk enam Pokja, Forwaka Sumut juga memperkuat organisasi melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dipimpin Bistok Malau, SH, sebagai direktur.
Wakil Ketua Forwaka Sumut, Amsal Chaniago, menjelaskan bahwa LBH tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota Forwaka di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tidak hanya untuk kepentingan internal organisasi, LBH Forwaka Sumut juga direncanakan membantu masyarakat kurang mampu melalui pendampingan dan konsultasi hukum.
“Forwaka Sumut sudah membentuk LBH untuk internal dan membantu masyarakat tak mampu dalam pendampingan dan konsultasi hukum serta akan didorong bekerja sama dengan Kejati Sumut dalam sosialisasi dan penerangan hukum ke masyarakat,” ungkap Amsal.
Selain itu, Forwaka Sumut telah membentuk Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi wartawan yang tergabung dalam organisasi.
Kejati Sumut Sambut Positif
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH, menyambut positif pembentukan enam Pokja Forwaka Sumut.
Ia menyatakan akan mendukung langkah-langkah pers dalam meningkatkan kinerja jurnalistik sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Siap ketua,” jawab Rizaldi saat dimintai tanggapannya terkait dukungan terhadap pembentukan Pokja Forwaka Sumut melalui sambungan telepon, Rabu (11/11/2026).
Melalui pembentukan enam Pokja, LBH, dan koperasi, Forwaka Sumut berharap organisasi semakin solid, profesional, serta mampu meningkatkan kualitas kerja jurnalistik sekaligus memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.
.png)
.jpeg)
