Gibran Mundur, MPR Hadapi Ujian Konstitusi: Siapa Calon Pengganti Wapres?

Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah menguatnya tekanan politik terkait polemik ijazahnya membuka babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keputusan Gibran, tetapi juga pada bagaimana negara menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusi.

Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026) malam. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut dan menyebut surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta persoalan hukum yang berkembang.

Namun, proses pengunduran diri tersebut masih membutuhkan kejelasan secara kelembagaan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Tekanan Politik dan Polemik Ijazah

Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri tidak dapat dilepaskan dari tekanan politik yang semakin menguat dalam beberapa hari terakhir.

Polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden kembali menjadi sorotan setelah muncul putusan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikannya.

Situasi tersebut kemudian berkembang ke ranah politik parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP. Usulan itu berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Delapan fraksi yang anggotanya menandatangani usulan tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota.

DPR pun menjadwalkan pembahasan usulan tersebut melalui mekanisme rapat paripurna. Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika proses politik di parlemen sedang bergerak menuju tahapan berikutnya.

MPR Memegang Peran Penting

Jika pengunduran diri Gibran diterima dan diproses secara resmi, persoalan berikutnya adalah mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan ini menempatkan Presiden Prabowo dan MPR pada posisi penting dalam memastikan proses pergantian jabatan berjalan sesuai konstitusi.

Selain itu, mekanisme tersebut harus memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, publik kini menunggu kejelasan mengenai penerimaan surat pengunduran diri Gibran, sikap resmi MPR, serta langkah Presiden Prabowo dalam menentukan calon pengganti.

Jokowi Hormati Proses

Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan atas kabar pengunduran diri putra sulungnya tersebut.

Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung dan tetap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita menghormati semua proses hukum yang ada dan kita juga mendukung semua program Presiden Prabowo," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu respons politik yang turut mendapat perhatian di tengah perkembangan situasi nasional.

Pada akhirnya, persoalan pengunduran diri Gibran bukan hanya menyangkut keputusan seorang pejabat negara untuk meninggalkan jabatannya. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi ujian bagi mekanisme konstitusi, kedewasaan politik, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Publik kini menunggu langkah resmi lembaga negara. Sebab, dalam negara demokrasi, pergantian kepemimpinan bukan semata-mata persoalan politik, melainkan harus diselesaikan melalui aturan konstitusi yang berlaku.