
Sidang Korupsi Kredit Bank Sumut Rp2,29 Miliar
MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan akan menghadirkan mantan Pimpinan Bank Sumut KCP Krakatau, Zakiyuddin Harahap, sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) kepada CV Hasian Abadi Group yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,29 miliar.
Kehadiran Zakiyuddin dinilai penting untuk mengungkap proses pemberian fasilitas kredit senilai Rp3 miliar kepada perusahaan tersebut, yang kini menjerat Direktur CV Hasian Abadi Group, Farah Hasmina Harahap, sebagai terdakwa.
Kepastian itu disampaikan JPU Kejati Sumut, Ucok Yoantha, kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (12/11/2026) sore.
“Iya benar, kita akan menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Zakiyuddin Harahap selaku mantan Pimpinan Bank Sumut KCP Krakatau,” kata Ucok.
Menurutnya, Zakiyuddin merupakan pejabat bank yang menyetujui fasilitas kredit yang diajukan Farah selaku debitur.
“Tentu kehadiran saksi Zakiyuddin akan menjadikan perkara ini semakin terang benderang,” ujarnya.
Namanya Disebut dalam Dakwaan
Nama Zakiyuddin sebelumnya telah muncul dalam surat dakwaan JPU terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group pada 2012.
Dalam dakwaan disebutkan, Zakiyuddin menandatangani dokumen persetujuan pembukaan kredit senilai Rp3 miliar bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap selaku direktur perusahaan dan Eko Handoko Hasian.
Penandatanganan dokumen tersebut berlangsung pada 20 April 2012, setelah permohonan kredit diproses hingga memperoleh persetujuan pimpinan cabang.
JPU menguraikan, perkara ini bermula pada 2 April 2012. Saat itu, Farah bersama Eko Handoko Hasian mendatangi Bank Sumut KCP Krakatau untuk mengajukan fasilitas KRK sebesar Rp3 miliar dengan jangka waktu 12 bulan.
Fasilitas kredit tersebut diajukan sebagai tambahan modal usaha CV Hasian Abadi Group yang bergerak di bidang properti.
Dengan rencana menghadirkan Zakiyuddin sebagai saksi, JPU akan menggali lebih jauh proses pengajuan, pemeriksaan, hingga persetujuan fasilitas kredit tersebut, termasuk peran masing-masing pihak dalam pencairannya.
Peluang Jadi Tersangka?
Saat ditanya mengenai kemungkinan status Zakiyuddin berubah dari saksi menjadi tersangka dalam perkara tersebut, Ucok tidak memberikan jawaban secara tegas.
“Itu kewenangan penyidik, bukan Penuntut Umum,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penentuan status hukum seseorang merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.
Sementara itu, persidangan terhadap Farah Hasmina Harahap masih berlanjut untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit yang disebut mengakibatkan kerugian negara Rp2,29 miliar.