.png "Author Photo"){kind=small}
Foto Ilustrasi AI
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, penyidik menggeledah enam lokasi sekaligus, mulai dari kantor instansi pemerintah, kediaman kontraktor, hingga rumah mantan pejabat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, 9-10 November 2026. Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang dinilai berkaitan dengan penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang telah menyeret sejumlah pejabat pemerintahan dan pihak swasta.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Enam lokasi yang menjadi sasaran penyidik meliputi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Selain dua kantor tersebut, penyidik juga menggeledah rumah dua kontraktor pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Bermula dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara pertama kali mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, Heliyanto.
Dari pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang sebagai tersangka.
Penetapan tersebut menjadi awal pengusutan perkara yang kemudian berkembang dengan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam proyek pembangunan jalan tersebut.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka Tambahan
Penyidikan tidak berhenti pada lima tersangka awal. Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya.
Perkembangan berikutnya disampaikan pada 13 Oktober 2026. KPK mengungkap identitas delapan tersangka tambahan yang sebelumnya telah ditetapkan pada September 2026.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara berinisial SCH, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut berinisial DE dan RP, serta tiga mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I berinisial MPP, F, dan HH.
Selain itu, penyidik juga menetapkan mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut berinisial TRP dan mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II berinisial MM sebagai tersangka.
Dengan penambahan tersebut, penyidikan KPK menjangkau lebih banyak pihak yang pernah menduduki jabatan strategis dalam pelaksanaan proyek jalan nasional di Sumatera Utara.
Delapan Tersangka Ditahan
Sebagai bagian dari proses hukum, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka tambahan pada 22 Oktober 2026.
Namun, penahanan tersebut tidak mencakup DE. KPK belum menyertakan yang bersangkutan dalam penahanan pada saat itu.
Penggeledahan enam lokasi pada November 2026 menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.
Barang bukti elektronik dan dokumen yang diamankan akan ditelaah penyidik untuk memperkuat pembuktian serta mendalami keterkaitan antara pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK masih terus mengurai peran masing-masing pihak dalam proyek pembangunan jalan yang menjadi objek perkara.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap tata kelola proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Sebab, penyidikan telah menjangkau lingkungan pemerintah daerah, satuan kerja jalan nasional, hingga kalangan kontraktor swasta.
.png)
.jpeg)
