.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak sebagai strategi mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan keuangan daerah.
Melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda), Pemprov Sumut mendorong optimalisasi potensi organisasi perangkat daerah (OPD), antarpemerintah daerah, pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pihak swasta untuk berkolaborasi mewujudkan berbagai program pembangunan di Sumatera Utara.
Hal ini disampaikan Kabag Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumut, Dr.Ahmad Yamin, pada Konfrensi Pers di Anjungan Dekranasda Pemprovsu, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, seluruh program pembangunan yang telah dirumuskan dalam perencanaan tentu membutuhkan dukungan fiskal. Namun, dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaannya dapat disiasati melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, kerja sama antarpemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pihak swasta menjadi salah satu kunci strategis dalam menjawab tantangan pembangunan.
"Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki fungsi memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai potensi yang ada, baik dari OPD, pemerintah daerah lain maupun pihak swasta, dalam rangka mewujudkan pembangunan di Sumatera Utara," ujarnya.
Ia menegaskan, Biro Otda tidak memiliki kewenangan teknis untuk menjelaskan kondisi fiskal, realisasi keuangan, penganggaran, maupun penentuan skala prioritas program pembangunan.
Hal tersebut merupakan kewenangan perangkat daerah terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam aspek perencanaan dan prioritas program, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam hal pengelolaan dan realisasi keuangan daerah.
Meski demikian, dalam proses perumusan kerja sama, seluruh instansi terkait dilibatkan untuk memastikan setiap kesepakatan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan daerah.
"Di dalam tim perumusan kerja sama, kami selalu melibatkan BKAD, Bapperida, Bagian Hukum dan Inspektorat. Masing-masing memiliki tugas dan kewenangan untuk mengkaji aspek keuangan, perencanaan, hukum, maupun pengawasan," jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal bukan berarti seluruh program pembangunan harus terhenti. Melalui kerja sama yang memiliki landasan hukum, berbagai potensi dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Salah satu contoh konkret adalah kerja sama Pemprov Sumut dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan menuju kawasan perusahaan tersebut.
Dalam kerja sama itu, jalan yang berstatus jalan provinsi digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan. Pihak Inalum turut dilibatkan dalam kerja sama pemeliharaan jalan tersebut. Saat ini, proses kerja sama dimaksud masih berjalan.
"Misalnya pembangunan atau pemeliharaan jalan menuju Inalum. Jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan. Melalui kerja sama dengan pihak Inalum, pemeliharaannya melibatkan pihak perusahaan. Inilah salah satu bentuk peran serta pihak swasta dalam berkolaborasi dengan Pemerintah Sumatera Utara," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, setiap usulan kerja sama terlebih dahulu dikaji secara menyeluruh. Dari sisi perencanaan, harus dipastikan apakah kegiatan tersebut masuk dalam program strategis atau perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
Dari aspek keuangan, perlu dilihat konsekuensi kerja sama terhadap kemampuan fiskal daerah. Sementara dari sisi kewenangan, Bagian Hukum akan mengkaji dasar hukum dan kewenangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan kerja sama tersebut. Inspektorat juga dilibatkan untuk menilai aspek pengawasan.
Selain kerja sama dengan pihak swasta, Biro Pemerintahan dan Otda juga berperan dalam mendukung kerja sama kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), penguatan investasi melalui inisiatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Upaya penguatan kerja sama tersebut menunjukkan perkembangan positif. Hingga Oktober 2026, jumlah kerja sama yang telah dilakukan tercatat sekitar 38 kerja sama. Angka ini meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 18 kerja sama.
Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor semakin strategis dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara.
Namun, ia mengingatkan, kerja sama tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan kesepakatan di atas kertas. Setiap kerja sama harus ditindaklanjuti, dimonitor dan dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat serta menghasilkan program nyata.
"Peranan kami adalah memfasilitasi dan mengoordinasikan agar berbagai potensi kerja sama dapat diwujudkan. Karena itu, kami terus melakukan percepatan dan bersikap proaktif dalam mendorong kolaborasi pembangunan di Sumatera Utara," pungkasnya.
.png)
.jpeg)
