.png "Author Photo"){kind=small}
.jpg) |
| Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom |
MEDAN – Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom, meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan segera merealisasikan pembayaran upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh kepala lingkungan (Kepling).
Menurut Reza, pembayaran upah pungut sesuai ke
tentuan tersebut harus segera dilakukan. Sebab, selain merupakan hak Kepling, pembayaran itu juga penting untuk menjaga motivasi dan semangat mereka dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Reza kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), menyikapi keluhan sejumlah Kepling yang mengaku hingga kini belum menerima upah pungut PBB.
Dikatakannya, para Kepling telah bekerja keras sejak awal tahun untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan PBB. Mereka turun langsung ke lapangan, mendatangi rumah warga, mengantarkan surat pemberitahuan pajak, sekaligus melayani masyarakat.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizalimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka. Tolong perhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza.
Politisi tersebut juga menyoroti keterlambatan pembayaran upah pungut PBB tahun ini. Menurutnya, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pencairan tahun ini mengalami kemunduran yang perlu segera dijelaskan oleh Bapenda.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tetapi bayar haknya lambat,” ujarnya.
Reza menegaskan, upah pungut bukan hadiah, belas kasihan, ataupun bonus dari pemerintah. Pembayaran tersebut merupakan hak yang harus diberikan sesuai ketentuan atas pekerjaan yang telah dilakukan Kepling.
“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang memang harus mereka dapatkan,” tambahnya.
Jangan Hanya Kejar Target PBB
Lebih lanjut, Reza mengingatkan bahwa Kepling merupakan ujung tombak Pemko Medan di tengah masyarakat. Mereka menjadi pihak pertama yang sering dihubungi warga ketika menghadapi berbagai persoalan, mulai dari banjir, warga sakit, urusan administrasi, hingga persoalan pembayaran PBB.
Namun, menurutnya, ironis apabila para Kepling yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat justru kurang mendapat perhatian terhadap kesejahteraannya.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar? Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai kalau orang yang memungutnya saja tidak dihargai?” tegasnya.
Karena itu, Reza meminta Bapenda Kota Medan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan hak para Kepling yang turut berperan dalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut.
“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Pemko Medan agar tidak menunggu Kepling menyampaikan keluhan, menagih berulang kali, bahkan sampai persoalannya ramai di media sosial, baru kemudian melakukan pembayaran.
Menurutnya, pemerintah harus bersikap proaktif dalam memenuhi kewajiban kepada para petugas di lingkungan.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah Kepling yang menyampaikan keluhan kepada wartawan mengaku belum menerima pembayaran upah pungut PBB hingga November 2026. Mereka berharap Pemko Medan segera memberikan kepastian terkait waktu pencairannya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bapenda Kota Medan terkait keterlambatan pembayaran upah pungut PBB tersebut. Namun, belum ada jawaban yang diterima.
.png)
.jpeg)
