MEDAN - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afiff Nasution untuk diperiksa terkait dengan Blok Medan.
Teriakkan para mahasiswa GMNI tersebut pada saat menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Medan, Jalan Kapt. Maulana Lubis, Medan. Kamis 22 Agustus 2024. Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti kinerja buruk Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution dalam memimpin Kota Medan, di masa jabatannya. Termasuk mendesak menantu Presiden RI, Joko Widodo itu, mengklarifikasi soal isu Blok Medan.
Sambil membentang spanduk bertuliskan 'Selamatkan Demokrasi, Lawan Dinasti' dan 'Black List Pemimpin Cacat Prestasi'. Para mahasiswa memberikan dua ekor bebek kepada perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
"Kita memberikan dua ekor bebek kepada Bobby Nasution dan Ketua PKK Kota Medan Kahyiang Ayu, memfilosofikan lambatnya kinerja dan banyak cakap-cakap" kata Koordinator aksi, Surya Dermawan Nasution, kepada wartawan disela-sela demo tersebut.
Surya menjelaskan pada 2023 yang lalu, masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan dihebohkan dengan gagalnya proyek lampu pocong, proyek dengan anggaran Rp 21 Miliar tersebut. Kinı, tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan.
"Meskipun ada pengembalian uang ke negara menurut penilaian kami tidak menghilangkan kerugian bagi masyrakat Kota Medan, pun disisi lain seharusnya tidak menghilangkan pidana," kata Surya.
Surya mengungkapkan bahwa kegagalan proyek lampu pocong ini semata-mata, tidak bisa dianggap hanya kesalahan pihak rekanan atau pihak swasta. Malah, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.
"Terlebih menurut kajian kami ada unsur lemahnya pengawasan dan dugaann persaingan usaha yang tidak sehat, karena masing-masing paket pekerjaan hanya satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran," kata Surya.
Surya menyoroti kepemimpinan Bobby Nasution juga pada realitanya tidak mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dan banjir di Kota Medan.
"Secara sederhana kita bisa melihat masih banyaknya tumpukan sampah di Kota Medan Pun ketika curah hujan tinggi, jalan raya dan tempat tinggal warga akan mengalami banur," sebut Surya.
Lebih lanjut, Surya mengatakan kebijakan parkır berlangganan yang diterapkan oleh Pemko Medan pada Juli 2024, yang lalu juga telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat.
"Kami menilai kebijakan parkir tersebut sangat prematur karena tidak memikirkan dampak negatif nya, bahkan bagi kami Pemko Medan terkesan ingin meraih uang 'cepat' dari masyarakat," sebut Surya.
Surya mengungkapkan GMNI selaku kelompok terdidik dan terideologis, yang pada prinsipnya perjuangannya, senantiasa kepentingan rakyat tentu memiliki tanggung jawab moral untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Medan itu.
"Oleh karena itu kami mendesak Bobby Nasution klarifikası secara jelas terkait isu Blok Medan. KPK Periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu soal Blok Medan," tegas Surya.
Surya mendesak Bobby Nasution bertanggungjawab dan meminta maaf secara terbuka atas kerugian gagalnya proyek lampu pocong.
"Bobby Nasution harus bertanggungjawab atas kegagalan atas banjir di Kota Medan dan bertanggungjawab atas kegagalan pengelolaan sampah di Kota Medan," sebut Surya.
Satu jam menggelar aksi dengan membakar ban bekas, massa aksi tidak dapat tanggapan dari Walikota Medan, Bobby Nasution karena sedang berada diluar Kota Medan.
Hanya perwakilan di Pemko Medan, tidak puas dengan penjelasan. Massa membubarkan diri dengan tertib dalam pengawalan pihak kepolisian.