.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Viral video berdurasi 01.59 menit disalah satu akun di media sosial (medsos) yang mengkritisi proyek-proyek pembangunan drainase hingga menegaskan sebagai warga kota Medan tidak akan memilih Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera (Gubsu).
Berdasarkan video yang beredar itu, tampak pria dengan mengenakan baju Jersey bola itu berada disebuah jalan dan menunjukkan proyek pembangunan drainase yang dinilainya gagal. Karena pada drainase itu terdapat ada yang ditutup ada pula yang tidak ada penutupnya. Ini dikhawatirkan bisa membahayakan masyarakat kota Medan.
"Kita mendukung program yang dikerjakan Bobby Nasution, hasilnya kayak gini la. Bagaimana kita mau mendukung dia di Pilgubsu , apa cocok kita mendukung dia di Pilgubsu? Ini hasil kerjanya.
Dia harusnya mengaudit hasil kerja yang dilakukan, Bobby!! tengok! turun kebawah Bobby, ini hasil kerja. Kami mau mendukung kau kalau kau kerja bagus," teriaknya sambil menunjuk drainase. Ia bahkan mengatakan banyak rakyat menderita karena proyek-proyek gagal.
"Kami mendukung program kerja Bobby Nasution tapi hasilnya lihat ini, banyak rakyat yang menderita akibat proyek- proyek yang dikerjakannya gagal. Fakta, inila proyek yang dikerjakan, ini proyek yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya lagi.
Bukan hanya mengkritisi proyek drainase, ia juga mengkritisi kabel-kabel kasut yang dinilaninya sangat bahaya begitu juga dengan penutup dreanase yang tidak merata, ia khawatirkan sangat berbahaya bagi anak-anak yang melintas di kawasan tersebut.
"Bagaimana mau kita dukung dia jadi Gubsu, ini lagi drainasenya ada yang memiliki penutup ada yang tidak, kalau jatuh anak- anak kedalam paret macamana siapa yang dirugikan, ada gak tanggung jawab dia sebagaj pimpinan. Inilah proyek- proyek yang dibagi bagikannya. Ini bukti Kami warga kota Medan tidak akan mau memilih dia sebagai Gubsu ingat!!, ," katanya tegas.
Pengamat Infrastruktur dan konstruksi Sumut, Ericson Lumban Tobing angkat bicara. Dikatakannya, kasus dreanase ini sama seperti kasus lampu pocong.. pelaksanaannya tidak mengikuti regulasi yang benar.
"Kan ada kontrak kerja, semua persyaratan untuk melakukan / melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar ada dikontrak kerja. Dikontrak kerja tersebut semua pasal ada, termasuk kewajiban si kontraktor apa-apa saja, yang bila tidak dipenuhi akan didenda dll. Itulah gunanya Regulasi yang ada undang-undangnya. Kepres/Inpresnya, Kepmen, Perlem LPJKN, SK Dir dll yang dimulai sejak pengumuman Tender, lalu Tender / Beauty Contest, lalu pengumuman pemenang tender, lalu dibikinlah Kontrak Kerja, lalu dilaksanakanlah sesuai Kontrak Kerja. itulah yg sebenarnya," jelas mantan Ketua Umum DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut ini.
Josua Fereira selaku Sekum DPD Gapeksindo Sumut juga berpendapat bahwa semua calon kepala daerah tidak terkecuali pada Gubernur Sumut termasuk calon Walikota Medan, calon Bupati Deliserdang dan calon kepala daerah lainnya memang kedepan harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang benar-benar ahli di bidangnya, dalam hal ini untuk dunia konstruksi tentulah berkolaborasi dengan masyarakat Jasa konstruksi, semua pekerjaan infrastruktur yang rusak dan tidak baik itu memang pasti ada penyebab nya.
"Kalau mau kita komentari satu persatu, maka alangkah banyaknya pekerjaan yang harus kita berikan komentar tentunya, contoh pekerjaan 2,7 T yang juga sangat melukai hati para pengusaha konstruksi lokal, yang sampai saat ini juga tidak bisa di rasakan fungsinya secara maksimal, belom lagi venue PON yg di bangun menggunakan APBD Provsu tahun 2023 yang banyak tidak melibatkan pengusaha lokal dan dengan kondisi yang tidak baik ketika venue tersebut berlangsung ada yg bocor dll,
Sehingga kembali kita harus mengingatkan para calon kepala daerah kedepan untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat jasa konstruksi sejak perencanaan, pelaksanaan dan bahkan pengawasan nya.
"Mari kita tanamkan bahasa Marsipature hutana be yang artinya memperbaiki kampung halaman
Sementara itu, Ketua Umum Gapeksindo Sumut, Jimmy Simbolon mengatakan warga Medan yang wajib bayar pajak sudah pas jika melakukan protes.
"Rasanya sudah pas kalo kita protes soal kondisi pembangunan di kota ini. Kita bayar pajak bukannya buat ngeliat kota makin berantakan, kita ini wajib pajak, bukan penonton yang cuma bisa diam. Dengan duit pajak yang kita kasi, harusnya kita dapat fasilitas yang baik, bukan jalan yang tambah macet, proyek asal-asalan, dan lingkungan yang makin kacau. Jalan-jalan di Medan sekarang udah kayak ajang balapan macet, proyek di sana-sini asal bongkar sana-sini tapi gak selesai-selesai. Kita warga yang bayar pajak, tapi kenapa kita yang susah? Masuk kantor, keluar rumah, mau lewat mana pun rusuh. Ini pembangunan atau penyiksaan? Pajak kita bayar terus, tapi apa yg kita dapat? Malah makin pening kepala!," tegasnya Jimmy.
Ia juga mengaku heran dengan perencanaan pembangunan yang mana proyek-proyek pembangunan bisa muncul tiba-tiba tanpa memikirkan masyarakat.
"Kita heran, proses perencanaan ini cemana? Kok tiba-tiba proyek bisa muncul dimana-mana tanpa pikir panjang dampaknya buat warga? Terus, soal tender proyek, apa memang kontraktornya udah yang paling tepat, atau sekadar bagi-bagi proyek? Karena hasilnya di lapangan nggak menunjukkan kualitas yang kita harapkan. Jalan/ drainase baru jadi, udah rusak lagi, belum cerita banjir yaaaa… Ini kan yang rugi kita juga,' cecarnya.
Bahkan ia menyebutkan yang lebih parah lagi, pengawasan tidak berjalan padahal proyek tidak sesuai kontrak tapi tidak ditindak tegas.
"Kayaknya gak ada dijalankan. Proyek nggak sesuai kontrak, tapi nggak ada tindakan tegas. Apa kita ini bayar pajak buat lihat pembangunan asal jadi? Kita mau yang jelas, yang terarah, bukan proyek ugal-ugalan yang bikin hidup makin susah.Sebagai anak Medan, kita punya hak buat tuntut perbaikan. Kita bayar pajak, jadi tolonglah kasih kita pembangunan yang layak! Pajak yang kita bayar itu harusnya balik jadi fasilitas yang bikin kita nyaman, bukan jadi masalah tambahan. Jangan kita yg bayar, tapi kita jugalah yang susah!, " tandas Jimmy.
